Suara.com - Saat ini, Pricewaterhouse Coopers, konsultan dan auditor independen pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang masih bekerja. Mereka sedang melacak duit dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masuk ke dua perusahaan pengelola sampah, PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia.
Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan kemungkinan hasil audit akan keluar bulan Mei ini.
"Mungkin dalam satu bulan ini bisa selesai audit (pengelolaan TPST Bantargebang)," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/5/2016).
Ahok mengatakan penggunaan jasa audit independen dilakukan sebelum Pemprov DKI memutus kontrak dua perusahaan yang selama ini dinilai tak maksimal dalam mengolah sampah warga Jakarta.
"Kita menghindari gugatan. Kita mesti pastikan firm," katanya.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (27/4/2016), mengatakan auditor independen akan bekerja selama 30 hari.
Sebelum menunjuk auditor independen, pemerintah sudah melayangkan surat peringatan pertama dan kedua kepada kedua perusahaan. SP 1 pada 25 September 2015 dan SP 2 pada 27 November 2015. Pemerintah menilai mereka gagal memenuhi kewajiban membangun dan mengoperasikan semua prasarana di TPST Bantargebang pada 2011. Misalnya, gagal membangun Gasification Landfill Anaerobic Digestion.
"Jadi bahwa mereka nantinya akan melaksanakan tugas selama 30 hari dimulai dari tanggal 22 April 2016. Sebagai konsultan independen ini akan mengaudit," kata dia.
Apabila hasil audit nanti ditemukan pelanggaran, pemerintah akan melayangkan surat peringatan ketiga.
"Apabila terjadi pemutusan kontrak kerjasama kami dinas kebersihan harus mengantisipasi pengelolaan sewa kelola. Kami yang pertama adalah tenaga kerja di sana akan kami rekrut menjadi pekerja lepas dinas kebersihan," ujar dia.
"Kemudian juga kami akan melakukan pendampingan dengan tenaga ahli persampahan dan tentunya yang paling penting adalah pengadaan alat berat berupa eksavator," Isnawa menambahkan.
Lebih jauh, Isnawa mengatakan pemerintah Jakarta tahun ini akan membangun tempat pengolahan sampah modern atau intermediate treatment facilities di Sunter, Cilincing, dan Kamal Muara. Semuanya di Jakarta Utara.
Godang Tua Jaya dan Navigate Organic saat ini menggandeng pencara Yusril Ihza Mahendra untuk menghadapi pemerintah Jakarta. Di berbagai kesempatan, Yusril yang berhasrat menjadi calon gubernur Jakarta itu meminta Ahok untuk berpikir ulang sebelum memutus kontrak secara sepihak.
Menurut dia pengelolaan sampah bukan cuma urusan teknis, tetapi berkaitan dengan masalah sosial dan politik.
Berita Terkait
- 
            
              Sampah, Yusril Sebenarnya Enggan Gugat Ahok karena Pasti Menang
 - 
            
              Auditor Independen Teliti Duit Pengelolaan Sampah Bantargebang
 - 
            
              Beberapa MoU Jakarta-Kota Bekasi Soal Sampah Bantargebang Diubah
 - 
            
              Truk Sampah Jakarta Sudah Boleh Beroperasi 24 Jam di Bantargebang
 - 
            
              Ahok Ingin Ada Aturan Orang Buang Sampah Bisa Langsung Didenda
 
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
 - 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 
Pilihan
- 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 - 
            
              5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
 
Terkini
- 
            
              Gubernur Riau Terjaring OTT, Cak Imin Minta Kader PKB Tenang dan Tunggu Keterangan KPK
 - 
            
              Dicap Tak Layak Diberi Gelar Pahlawan, Romo Magnis Suseno Kuliti 'Dosa-dosa' Soeharto Penguasa Orba
 - 
            
              Gubernur Riau Kena OTT KPK, PKB Bakal Siapkan Sanksi?
 - 
            
              Soal Pemberian Gelar Pahlawan ke Soeharto, Puan Singgung Rekam Jejak: Harus Dikaji Dengan Baik
 - 
            
              Dapat 'Restu' BNN usai Ditangkap Kasus Narkoba, Onad Bakal Direhab di Sini
 - 
            
              PPATK Klaim Berhasil Tekan Judi Online! Triliunan Rupiah Berhasil Diselamatkan
 - 
            
              11 Tahun di Penjara, Korban Tragedi 1965: kalau Soeharto Dapat Gelar Pahlawan Kami Tidak Rela!
 - 
            
              Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi Butuh Ekosistem Bisnis yang Kolaboratif dan Berorientasi Inovasi
 - 
            
              Usulan Gelar Pahlawan Bagi Soeharto Dianggap Mengerikan, Mengapa?
 - 
            
              Prabowo Setuju Rp5 Triliun untuk KAI Tambah Gerbong KRL Baru: untuk Rakyat Banyak Saya Tidak Ragu!