Soal Iuran Caketum Partai Golkar, Sikap Pimpinan KPK Terpecah

Panitia Penyelenggara atau Steering Committe (SC) Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar telah menentukan uang iuran sebesar Rp1 miliar bagi tiap Calon Ketua Umum  yang akan maju dalam bursa Pencalonan Ketua Umum  Golkar  pada bulan Mei 2016 di Bali. Untuk memastikan angka yang besar tersebut tidak disalahgunakan, pihak panitia penyelenggarapun  akan berkonsultasi dengan KPK.

 

Namun, sebelum hal tersebut disampaikan oleh pihak Partai Golkar, pihak KPK langsung angkat bicara. Menyikapi hal itu, ternyata Pimpinan KPK pun berbeda pandangan. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif mengatakan bahwa syarat sumbangan Rp1 Miliar yang harus disetorkan dari tiap Caketum merupakan bukti politik uang yang nyata dalam partai politik. Dia merasa aneh mengapa dalam kompetisi untuk memperebutkan kursi nomor satu di parpol harus ada sumbangan.

 

"Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai harus nyumbang Rp1 miliar," kata Syarif saat dikonfirmasi wartawan, Rabu(4/5/2016).

 

Berbeda dengan Laode, sebelumnya Wakil Ketua KPK Saut Situmorang merasa sumbangan Rp1 Miliar yang diwajibkan kepada tiap caketum  merupakan suatu inovasi kreatif dan terbuka. Adanya iuran diharapkan akan membangun nilai gotong royong dalam pelaksanaan Munaslub nantinya.

 

Ditegaskan kembali apakah iuran Rp1 miliar tersebut bagian money politik yang dilakukan Partai Golkar, Saut mengatakan ada beberapa hal yang perlu dicermati.

 

Menurutnya, iuran dari caketum itu bisa sangat dibutuhkan bagi keperluan operasional jalannya munaslub. Dana itu dapat digunakan untuk beberapa hal seperti menyewa sound system, makan siang, tiket anggota, penginapan, cetak materi dan lain-lain. Hal itu yang ia maksud sebagai gotong royong. Termasuk mendidik kader dibawah untuk melakukan hal yang sama.

 

"Tapi kalau ngumpul uang itu jadi bagian membeli suara dengan penggiringan dimana nilai nilai demokrasi jadi tidak bebas, tidak jujur, tidak adil, itu namanya tranksaksional,"kata Saut saat dikonfirmasi.

 

Kendati demikian, menurut mantan Staf Ahli Kepala BIN tersebut patut ditelusuri mengenai sumber dana dari tiap caketum. Termasuk tidak diperbolehkannya sumber dana dari hasil korupsi.

 

"Kalau dana itu berasal dari sumber sumber memiliki unsur korupsi, itu lain hal. Jelas politik itu cost,  yang tidak direkomendasi," kata Saut.

 

Dia juga berharap para caketum tidak mengintervensi peserta pemilih. Adanya dana tersebut, panitia penyelenggara pun harus mendorong kebebasan bagi peserta untuk bebas memilih sipapun kandidat.

 

"Jadi peserta munas yang diberi tiket ,namun turut mendorong kebebasan dengan membiarkan setiap kandidat ketua bebas mengemukakan program dan pemilik suara memilih dengan bebas , itu bukan money politik," kata Saut.

 

Oleh karena itu, menurutnya, sulit mengelola organisasi tanpa dana yang cukup. Sehingga dengan adanya iuran diharapkan tidak ada lagi caketum yang melakukan tindakan yang menyimpang di luar iuran tersebut.

 

"Dengan iuran masing masing kandidat itu secara terbuka bisa diaudit dan  semua kandidat memiliki  modal yang sama. Harapanya tidak ada main mata lagi diluar iuran agar fair. Main mata diluar iuran itu mungkin yang lebih sesuai disebut money politik,"kata Saut.