Suara.com - Mantan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, mengatakan masyarakat Papua sebagian besar masih percaya dengan pemerintah Indonesia. Mereka tidak ingin memisahkan diri.
"Dengan pemerintahan baru di tangan Presiden Joko Widodo yang berkomitmen untuk meningkatkan keadaan di Papua, banyak orang-orang di sana yang sangat mengharapkannya setelah bertahun-tahun menelan kekecewaan, aku melihat banyak harapan pada pemerintahan yang baru ini," kata Jose kepada watawan di Jakarta, Kamis (5/5/2016).
Dia mengatakan hal yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah mendengarkan dan mengerti kenapa terjadi perlawanan di sana.
"Semua sudah tahu perlawanan itu sudah ada sejak lama, Indonesia harus memahami kenapa pulau sebesar itu ingin memisahkan diri, kenapa orang-orang tidak senang. Mereka inginkan kedamaian, kebebasan, penghargaan serta pembangunan. Selama ini mereka tidak merasakan pemerataan dari pembangunan yang ada," kata Jose yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Timor Leste.
Dia mengakui, untuk mengentas masalah di Papua tidaklah mudah dan sederhana, butuh usaha, komitmen, serta kepemimpinan yang kuat untuk membangun Papua.
Harus ada kebijakan yang berkesinambungan yang dapat menguntungkan masyarakat lokal, serta dalam pembangunan itu juga tidak merusak lingkungan.
"Pemerintah harus memahami mereka yang merasa tertinggal, maka pembangunan juga harus menyeimbangkan antara keetnikan mereka serta unsur modernisasi," kata dia.
Dia percaya Indonesia punya pengalaman untuk hal itu, karena Indonesia punya banyak sosilolog dan antroppolog serta Presiden telah berkomitmen untuk menyelesaikan ketidakadilan di Papua, dan Papua Barat.
Dia juga menyarakan untuk mendekati masyarakat sparatis tidaklah dengan kekerasan senjata, tetapi melalui pendekatan dialog.
"Walaupun mereka berseberangan, tetapi selama mereka masih bisa diajak bicara, saya rasa itu langkah yang baik. Saat ini Indonesia sangat terbuka untuk itu," kata dia.
Menurut dia, pemerintah harus berhati-hati dengan metode kekerasan, jika hal itu melukai orang yang tidak bersalah maka mereka akan ikut angkat senjata menyerang.
Pada 2 Mei, atas nama Indonesia, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengundang Ramos Horta ke Papua untuk berdialog dengan warga setempat. Hal itu salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk membangun Papua dan menyelesaikan kasus HAM di sana. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar