Ketua DPR Ade Komarudin [suara.com/Dian Rosmala]
Ketua DPR RI yang maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar Ade Komarudin memenuhi aturan panitia pengarah musyawarah nasional luar biasa partainya dengan menyetorkan uang sebesar Rp1 miliar. Dia mengakui terpaksa melakukannya karena takut tidak bisa ikut bursa calon bos baru Golkar periode 2016-2021 yang akan digelar di Bali pada 15-17 Mei 2016.
"Namun jujur saja, kami terpaksa mengikuti permintaan panitia agar dana Rp1 miliar disetor paling telat hari ini dengan batas waktu jam 12.00 WIB siang. Jika tidak setor akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri," kata tim sukses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, melalui keterangan tertuli, Jumat (6/5/2016).
"Namun jujur saja, kami terpaksa mengikuti permintaan panitia agar dana Rp1 miliar disetor paling telat hari ini dengan batas waktu jam 12.00 WIB siang. Jika tidak setor akan dicoret dan dianggap mengundurkan diri," kata tim sukses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, melalui keterangan tertuli, Jumat (6/5/2016).
Bambang yang merupakan Ketua Komisi III DPR dari Fraksi mengaku prihatin dan menyayangkan adanya iuran wajib sebesar Rp1 miliar ke panitia munaslub. Menurut ini, ini kali pertama dalam sejarah partai.
"Saya tidak bisa membayangkan jika hal itu nanti kemudian menjalar ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan hingga tingkat desa. Seharusnya Golkar sebagai partai tertua memberikan contoh pembelajaran politik yang baik. Bukan sebaliknya," kata Bambang.
Baru-baru ini, Steering Committee Munaslub Partai Golkar bertemu dengan pimpinan KPK, yaitu Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Alexander Marwata, dan sejumlah deputi serta pejabat lain di KPK terkait kewajiban iuran Rp1 miliar itu.
Dalam pertemuan itu, KPK melarang penarikan setoran karena kandidat bos Golkar maupun pihak yang memiliki hak suara di munaslub berasal dari kalangan penyelenggara negara.
Namun, steering committee tetap memutuskan syarat iuran Rp1 miliar untuk setiap kandidat tetap berlaku.
Bursa calon ketua umum Golkar diikuti delapan tokoh. Mereka adalah Setya Novanto, Ade Komarudin, Aziz Syamsudin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso.
Dalam pertemuan itu, KPK melarang penarikan setoran karena kandidat bos Golkar maupun pihak yang memiliki hak suara di munaslub berasal dari kalangan penyelenggara negara.
Namun, steering committee tetap memutuskan syarat iuran Rp1 miliar untuk setiap kandidat tetap berlaku.
Bursa calon ketua umum Golkar diikuti delapan tokoh. Mereka adalah Setya Novanto, Ade Komarudin, Aziz Syamsudin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, dan Priyo Budi Santoso.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?