Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang sekarang menjabat Wakil Presiden Jusuf Kalla ada yang salah dalam format iuran sebesar Rp1 miliar yang dibebankan kepada setiap calon ketua umum Partai Golkar menjelang musyawarah nasional luar biasa yang akan diselenggarakan di Bali pada 15-17 Mei 2016. Mei ini. Belakangan, iuran tersebut dibatalkan setelah panitia munaslub konsultasi dengan KPK dan kemudian dilarang karena masuk kategori gratifikasi.
"Karena itulah sebenarnya formatnya salah. Kalau menyumbang untuk panitia, kan tidak ada soal," kata Jusuf Kalla usai menghadiri acara pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta International Expo, Jalan Benyamin Sueb, RW 10, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016).
Menurut Jusuf Kalla iuran tersebut bukan kategori mahar politik, melainkan sumbangan biasa sehingga seharusnya tidak perlu dipersoalkan.
Jusuf Kalla mengatakan tujuannya iuran Rp1 miliar dari masing-masing kandidat untuk membantu panitia munaslub. Yang terpenting, menurut dia, sumber uangnya jelas.
"Jadi (uang itu) bukan cara untuk orang mendaftar, tapi berpartisipasi dalam kepanitian," katanya.
Kemarin, Rabu (4/5/2016), Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mengungkapkan KPK melarang penarikan iuran karena kandidat ketua umum Golkar maupun peserta munaslub yang punya hak suara untuk memilih berasal dari kalangan penyelenggara negara.
"Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena itu dilarang memberikan sumbangan Rp1 miliar di dalam munaslub ini," kata Lawrence di gedung KPK.
"Dan tentu untuk menjaga asas keadilan, tidak hanya calon yang merupakan penyelenggara negara, tapi yang lainnya pun akan kami minta untuk dilarang. Jadi, tidak ada pengumpulan dana Rp1 miliar yang wajib," Lawrence menambahkan.
Lawrence mengungkapkan karena iuran sudah telanjur dibayarkan para kandidat, nanti akan dikembalikan lagi utuh-utuh.
Sementara itu, masa pendaftaran bakal calon ketua umum Golkar ditutup semalam. Hingga akhir masa pendaftaran terdapat delapan kader yang telah menyerahkan berbagai persyaratan administratif. Delapan kader Golkar yaitu Aziz Syamsuddin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, dan Syahrul Yasin Limpo.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
IHSG Menguat ke 6.400? Cek Saham-saham Bluechip yang Diserok Asing Ini
-
Pemilik Kendaraan di DIY Bebas Denda Pajak hingga 30 September, Tunggak 10 Tahun Cukup Bayar 5 Tahun
-
BPK Bongkar 6 Hambatan Government 5.0, WTP Tak Lagi Cukup untuk Wujudkan Indonesia Emas
-
Polusi Kendaraan Renggut Satu Nyawa Setiap 12 Menit di Indonesia, Studi Soroti Dampak Seriusnya
-
707 Korban Jadi Alarm: Zero Tolerance BGN Cukup Hentikan Keracunan MBG?
-
Pasokan Semen ke Aceh Seret, Bos SIG Turun Gunung
-
Perusahaan Bursa Berjangka Perkuat Harga Referensi Komoditas Domestik
-
7 Cara Menyiasati Posisi Meja Kerja yang Salah Menurut Feng Shui, Tidak Perlu Dipindah
-
Review Film M3GAN 2.0: Aksi Penuh Gaya dari Boneka Ikonik Generasi Baru!
-
Sinyal Positif: Realisasi Pajak Lampung Meroket 25 Persen di Semester I