Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang sekarang menjabat Wakil Presiden Jusuf Kalla ada yang salah dalam format iuran sebesar Rp1 miliar yang dibebankan kepada setiap calon ketua umum Partai Golkar menjelang musyawarah nasional luar biasa yang akan diselenggarakan di Bali pada 15-17 Mei 2016. Mei ini. Belakangan, iuran tersebut dibatalkan setelah panitia munaslub konsultasi dengan KPK dan kemudian dilarang karena masuk kategori gratifikasi.
"Karena itulah sebenarnya formatnya salah. Kalau menyumbang untuk panitia, kan tidak ada soal," kata Jusuf Kalla usai menghadiri acara pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta International Expo, Jalan Benyamin Sueb, RW 10, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016).
Menurut Jusuf Kalla iuran tersebut bukan kategori mahar politik, melainkan sumbangan biasa sehingga seharusnya tidak perlu dipersoalkan.
Jusuf Kalla mengatakan tujuannya iuran Rp1 miliar dari masing-masing kandidat untuk membantu panitia munaslub. Yang terpenting, menurut dia, sumber uangnya jelas.
"Jadi (uang itu) bukan cara untuk orang mendaftar, tapi berpartisipasi dalam kepanitian," katanya.
Kemarin, Rabu (4/5/2016), Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mengungkapkan KPK melarang penarikan iuran karena kandidat ketua umum Golkar maupun peserta munaslub yang punya hak suara untuk memilih berasal dari kalangan penyelenggara negara.
"Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena itu dilarang memberikan sumbangan Rp1 miliar di dalam munaslub ini," kata Lawrence di gedung KPK.
"Dan tentu untuk menjaga asas keadilan, tidak hanya calon yang merupakan penyelenggara negara, tapi yang lainnya pun akan kami minta untuk dilarang. Jadi, tidak ada pengumpulan dana Rp1 miliar yang wajib," Lawrence menambahkan.
Lawrence mengungkapkan karena iuran sudah telanjur dibayarkan para kandidat, nanti akan dikembalikan lagi utuh-utuh.
Sementara itu, masa pendaftaran bakal calon ketua umum Golkar ditutup semalam. Hingga akhir masa pendaftaran terdapat delapan kader yang telah menyerahkan berbagai persyaratan administratif. Delapan kader Golkar yaitu Aziz Syamsuddin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, dan Syahrul Yasin Limpo.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Rano Karno Janji Tuntaskan Banjir Abadi Joglo: Jalan Ambles Aja Kita Perbaiki
-
Washington D.C. Kalah, Jakarta Masuk Peringkat 53 Kota Terbaik Dunia
-
Gaya Dasco Hadapi Aksi Mahasiswa Dipuji, Peneliti: Dobrak Eksklusivitas Senayan
-
Polisi Tangkap 4 Terduga Pelaku Terkait Tewasnya Dua Pria di Saluran Air Bekasi
-
Rano Karno Ajak Generasi Muda Rawat Sejarah dan Hidupkan Nilai Kebudayaan Bangsa
-
Rano Karno: Indonesia Saat Ini Butuh Keberanian Bung Karno
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Becakayu, Toyota Altis Diduga Hilang Kendali dan Tabrak Dua Mobil
-
Megawati Hadiri Bung Karno Festival 2026, Duduk Berdampingan dengan Pramono Anung
-
Sudinhub Jaktim Minta Maaf atas Kegaduhan Penertiban Motor Ojol di Jatinegara
-
Ketika Ketahanan Pangan Dibangun Lewat Pelabuhan, Kawasan Industri, dan Petani