News / Nasional
Kamis, 05 Mei 2016 | 11:32 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istri, Mufidah Jusuf Kalla [suara.com/Ummi Hadyah Saleh]

Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar yang sekarang menjabat Wakil Presiden Jusuf Kalla ada yang salah dalam format iuran sebesar Rp1 miliar yang dibebankan kepada setiap calon ketua umum Partai Golkar menjelang musyawarah nasional luar biasa yang akan diselenggarakan di Bali pada 15-17 Mei 2016. Mei ini. Belakangan, iuran tersebut dibatalkan setelah panitia munaslub konsultasi dengan KPK dan kemudian dilarang karena masuk kategori gratifikasi.

‎"Karena itulah sebenarnya formatnya salah. Kalau menyumbang untuk panitia, kan tidak ada soal," kata Jusuf Kalla usai menghadiri acara pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta International Expo, Jalan Benyamin Sueb, RW 10, Pademangan Timur, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016).

Menurut Jusuf Kalla iuran tersebut bukan kategori mahar politik, melainkan sumbangan biasa sehingga seharusnya tidak perlu dipersoalkan.

Jusuf Kalla mengatakan tujuannya iuran Rp1 miliar dari masing-masing kandidat untuk membantu panitia munaslub. Yang terpenting, menurut dia, sumber uangnya jelas.

"Jadi (uang itu) bukan cara untuk orang mendaftar, tapi berpartisipasi dalam kepanitian," katanya.

Kemarin, Rabu (4/5/2016), Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mengungkapkan KPK melarang penarikan iuran karena kandidat ketua umum Golkar maupun peserta munaslub yang punya hak suara untuk memilih berasal dari kalangan penyelenggara negara.

"Itu bisa masuk dalam ketentuan gratifikasi, karena itu dilarang memberikan sumbangan Rp1 miliar di dalam munaslub ini," kata Lawrence di gedung KPK.

"Dan tentu untuk menjaga asas keadilan, tidak hanya calon yang merupakan penyelenggara negara, tapi yang lainnya pun akan kami minta untuk dilarang. Jadi, tidak ada pengumpulan dana Rp1 miliar yang wajib," Lawrence menambahkan.

Lawrence mengungkapkan karena iuran sudah telanjur dibayarkan para kandidat, nanti akan dikembalikan lagi utuh-utuh.

Sementara itu, masa pendaftaran bakal calon ketua umum Golkar ditutup semalam. Hingga akhir masa pendaftaran terdapat delapan kader yang telah menyerahkan berbagai persyaratan administratif. Delapan kader Golkar yaitu Aziz Syamsuddin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, dan Syahrul Yasin Limpo.

Tag

Load More