KPK Periksa Sekjen DPR Terkait Korupsi Proyek Jalan di Maluku

Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal DPR RI, Winantuningtyastiti, Jumat(13/5/2016) pagi. Titi akan diperisksa sebagai saksi untuk tersangaka Budi Supriyanto dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan raya di Seram Maluku.

Proyek tersebut merupakan proyek yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun ajaran 2016.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BSU," kata Kepalan Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi.

Selain memeriksa Titi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi lainnya. Mereka adalah Andi Navy Anugerah selaku Kepala Program Kerja Wilayah 1 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara,Yohanes B Haryanto selaku Direktur Tritunggal Money Changer, dan Hariyanti selaku Kabag Tata Usaha /TA Admin Sekjen DPR.

Namun, berbeda dengan Titi, ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN, Andi Taufan Tiro.

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK sudah menetapkan delapan orang tersangka. Yang terakhir ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK adalah Anggota Komisi V DPR, Musa Zainuddin, Andi Taufan Tiro dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat, Amran HI Mustary.

Musa dan Andi Taufan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP. Sementara Amran disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 kesati juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan Abdul Khoir, nama Andi Taufan dan Amran muncul setelah Abdul Khoir dinyatakan telah menyuap anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti sebesar Rp4,28 miliar untuk meloloskan proyek program aspirasi DPR yang disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara.

Abdul Khoir didakwa menyuap anggota Komisi V lain yakni Andi Taufan Tiro, Musa Zainuddin, dan Budi Supriyanto serta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary dengan jumlah seluruhnya Rp21,8 miliar, 1,6 juta dolar Singapura dan 72,7 ribu dolar Amerika untuk meloloskan proyek tersebut.

"Terdakwa Abdul Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama telah melakukan atau turut serta memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberikan uang yang seluruhnya berjumlah Rp21,2 miliar,1,6 juta dolar Singapura dan 72,7 ribu dolar Amerika kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kristanti Yuni Purwanti, saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2016).

Jaksa kemudian mendakwa Abdul Khoir dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.