Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, melaporkan kasus dugaan pemberian gratifikasi ke KPK. [suara.com/Oke Atmaja]
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengatakan saat ini sudah tidak ada yang tertarik dengan ide komunisme. Jadi, pemerintah tidak perlu represif menangani aktivitas warga dengan berkumpul dan berekspresi.
"Generasi sekarang tidak lagi tertarik dengan komunisme. Paham Komunis 32 tahun itu pada masa Orba dilarang. Dan, kita semua sepakat negara kita kan pahamnya Pancasila. Jadi nggak perlu khawatir juga kita dengan fenomena munculnya buku buku yang dianggap kiri, baju-baju yang dianggap kiri. PKI sudah nggak ada kok, sudah dilarang kok sejak lama, kenapa paham kiri juga harus diberangus," kata Masinton, Jumat (13/5/2016).
Maraknya penangkapan, pelarangan, pembubaran paksa, intimidasi terhadap hak warga untuk berkumpul dan berekspresi dengan menggunakan label-label, seperti palu arit, akhir-akhir ini, menurutnya Masinton, justru menunjukkan adanya sikap paranoid. Artinya, takut pada hal-hal yang sebenarnya sudah tidak ada yang meminatinya.
"Generasi sekarang tidak lagi tertarik dengan komunisme. Paham Komunis 32 tahun itu pada masa Orba dilarang. Dan, kita semua sepakat negara kita kan pahamnya Pancasila. Jadi nggak perlu khawatir juga kita dengan fenomena munculnya buku buku yang dianggap kiri, baju-baju yang dianggap kiri. PKI sudah nggak ada kok, sudah dilarang kok sejak lama, kenapa paham kiri juga harus diberangus," kata Masinton, Jumat (13/5/2016).
Maraknya penangkapan, pelarangan, pembubaran paksa, intimidasi terhadap hak warga untuk berkumpul dan berekspresi dengan menggunakan label-label, seperti palu arit, akhir-akhir ini, menurutnya Masinton, justru menunjukkan adanya sikap paranoid. Artinya, takut pada hal-hal yang sebenarnya sudah tidak ada yang meminatinya.
"Razia buku, baju, membubarkan diskusi bukan hal yang bisa memenjarakan pikiran. Itu ga penting ide seharusnya dilawan dengan ide. Bukan dengan pelarangan," katanya.
Masinton curiga ada operasi sistematis di dibalik kemunculan isu kebangkitan komunisme. Masinton tidak tahu siapa yang memainkan isu, namun peristiwa ini biasanya muncul di masa-masa tertentu.
Masinton curiga ada operasi sistematis di dibalik kemunculan isu kebangkitan komunisme. Masinton tidak tahu siapa yang memainkan isu, namun peristiwa ini biasanya muncul di masa-masa tertentu.
"Kalau begitu, ngak kreatif saja sih menurut aku," kata dia.
Organisasi sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi menilai adanya upaya menciptakan musuh palsu. Yaitu seolah-olah berlawanan dengan kehendak rakyat. Caranya dengan menyebarkan kembali rasa takut terhadap komunisme dan lesbian, gay, biseksual dan transgender.
"Upaya-upaya ini justru dilakukan dengan melawan hukum yang merupakan wujud pengulangan sejarah kelam bangsa Indonesia di masa pemerintah otoriter Orde Baru yang nyatanya adalah musuh sejati," ujar perwakilan Gema Demokrasi, Asep Komarudin, dalam jumpa pers di gedung LBH Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Asep menambahkan cap kepada gerakan rakyat -- yang sebenarnya bekerja untuk demokrasi -- tidak ada kaitannya dengan penyebaran paham komunisme, marxisme, dan leninisme.
Menurutnya kelompok yang dituduh tersebut justru kelompok yang menyuarakan anti kapitalisme dan menolak manifes Orde Baru dalam iklim pembangunan demokrasi.
"Yang sebenarnya terjadi adalah menguatnya kembali orde baru dengan militerismenya. Hal ini terlihat dari upaya militer meminta dan juga dilibatkan untuk lebih berperan dalam penyelesaian atas masalah 'musuh rakyat," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Momen Haru Nadiem Makarim Peluk Pasukan Ojol Usai Dituntut 18 Tahun Bui: Tuhan Tidak Diam
-
Tol Japek Padat! Simak Jadwal Contraflow KM 55-65 Arah Cikampek Hari Ini
-
Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun Penjara, Jaksa Bongkar Skema Fraud Kerah Putih
-
Bukan Cuma Padamkan Api, Damkar Lamsel Berhasil Bujuk Anak Bengkulu yang Nekat Kabur ke Jakarta
-
Tepis Isu Intimidasi, Dudung Sebut Presiden Prabowo Terbuka pada Kritik: Jangan Dipelintir!
-
Romy PDIP: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Pembangunan IKN Harus Realistis dan Strategis
-
Bakom RI: Ekonomi Sumatra Pascabencana Mulai Pulih, Transaksi UMKM Tembus Rp13,2 Triliun!
-
Waspada Malaria Monyet Mengintai: Gejalanya Menipu, Bisa Memperburuk Kondisi dalam 24 Jam!
-
Mahfud MD Bongkar Fenomena 'Peradilan Sesat': Hakim Bisa Diteror hingga Dijanjikan Promosi Jabatan
-
Soal Pemindahan Ibu Kota ke IKN, Politikus PKB Tegaskan Putusan MK Jadi Rujukan Final