Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi penasaran dengan kinerja puluhan puluhan ketua RT dan RW yang siang tadi mengadu ke Komisi A DPRD DKI Jakarta dan mencangam akan mundur apabila tetap diharuskan melaporkan kinerja mereka via aplikasi Qlue.
"Saya belum cek nih RT dan RW yang ngoceh. Itu banyak nggak penjualan PKL, kios-kios, lapak-lapak yang dia pungut," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5/2016).
Soalnya, Ahok mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya oknum pengurus RT dan RW yang nyambi jual beli lapak pedagang serta menerima uang dari acara-acara yang diselenggarakan warga.
"Saya temukan ada oknum RW lho yang bikinin lapak Rp1,5 juta satu kios di Jakarta Barat," kata Ahok.
Siang tadi, puluhan pengurus RT dan RW mendatangi Komisi A DPRD dan menganggap perubahan sistem pemberian uang gaji atau operasional untuk mereka melalui laporan Qlue hanya membuat susah. Mereka keberatan karena tidak semua pengurus paham memakai telepon pintar.
Seperti diketahui, saat ini, pemberian uang gaji buat ketua RT dan RW didasarkan pada laporan kinerja mereka lewat aplikasi Qlue. Dengan demikian kinerja mereka menjadi terukur dan transparan. Pendapatan mereka sekarang akan sangat tergantung dari laporan kinerja. Para ketua RT diminta mengirimkan minimal tiga laporan per hari, untuk masing-masing laporan dibayar Rp10 ribu. Sedangkan untuk ketua RW masing-masing laporan akan dibayar Rp12.500. Dengan demikian, untuk ketua RT yang rajin bisa mendapat gaji sebulannya Rp975 ribu, sementara ketua RW Rp1,2 juta.
Ahok menganggap para pengurus RT dan RW itu sedang mencari gara-gara dengannya.
"Jadi kita mau ribut nih? Udahlah kalau mau ribut jangan cari gue. Salah sasaran lu. Jadi saya juga bingung, kamu mau jadi RT/RW itu mau ngapain sih sebenarnya? Kan mau ngurusin masyarakat, warga. Lalu anda masih mau ngotot, nggak mau bantu? Ya sudah jangan jadi RT RW," kata Ahok.
Qlue tak lain adalah aplikasi untuk menampung semua permasalahan yang disampaikan warga Jakarta. Mereka bisa melaporkan lewat tulisan maupun foto ke dalam aplikasi tersebut.
Laporan tersebut nanti akan masuk ke web smartcity.jakarta.go.id dan Cepat Respons Opini Publik.
Itu sebabnya, aparat pemerintah harus mendownload aplikasi tersebut, terutama pengurus RT dan RW, agar bisa memantau laporan warganya.
Dan Ahok lewat Qlue pula, Ahok bisa memantau kinerja aparat di bawah, apakah mereka menindaklanjuti laporan warga atau hanya membiarkannya.
"Kalau lurah tidak menindaklanjuti laporan warga, artinya masih warna merah, siap-siap saya ganti lurahnya. Begitu juga kalau Ketua RT/ RW malas, lurah juga bisa memecat," kata Ahok beberapa waktu yang lalu.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ivar Jenner Gabung Dewa United! Sudah Terbang ke Indonesia
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
Terkini
-
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru Lulusan PPG 2025 Cair Maret 2026 Jelang Lebaran
-
Bukan Sekadar Rusak! Misteri Galian Kabel Jadi Biang Kerok Jalan Margasatwa Raya Bolong Terus
-
Feri Amsari Curiga Banyak Kasus Korupsi Dimunculkan oleh Kekuasaan
-
Program Makan Bergizi Gratis Tuai Pujian UNICEF: Jangkau 60 Juta Orang, Sasar Masa Depan Papua
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Sepihak, Pasien Gagal Ginjal Terkendala Cuci Darah: Ini Alasannya
-
Pakar Beberkan Alasan KPK Kehilangan Masa Keemasannya
-
Alarm Nasional! Siswa SMP Bom Molotov Sekolah, Komisi X Panggil Mendikdasmen Bahas Radikalisme
-
Amanah Bangsa Palestina di Balik Prabowo Boyong Indonesia ke BoP, Mengapa?
-
Kuasa Hukum Bupati Jember Beberkan Hak Finansial Wabup Capai Hampir Setengah Miliar
-
Pelaku Usaha Butuh Kepastian Regulasi, Para Pakar Ini Soroti Profesionalisme Penegakan Hukum