Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (suara.com/Dian Rosmala)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pelarangan menjalankan ibadah puasa di Xinjiang, Cina, merupakan masalah internal negara tersebut. Itu sebabnya, menurut politisi Gerindra, penyelesaian masalahnya bisa dilakukan dari internal mereka.
"Itu kan masalah dalam negeri, masyarakat disana harus bersuara," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli Zon apa yang terjadi di Xinjiang menunjukkan belum adanya toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan. Padahal, kata dia, seluruh dunia sekarang sedang mengembangkan toleransi, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.
"Ini harus ada kritik. Saya kira pemerintah Tiongkok harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini," kata Fadli.
Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang sebelumnya mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk di DPR.
"Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan itu harus boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok. Apalagi Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar di dunia," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Rabu (8/6/2016).
Menurut Fahri peristiwa tersebut sebenarnya hanya menambahkan rekam jejak buruk dalam bidang hak asasi manusia di Cina. Fahri mengatakan pelarangan puasa bagi umat muslim sama saja menyerang kebebasan masyarakat.
"Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," kata Fahri.
"Itu kan masalah dalam negeri, masyarakat disana harus bersuara," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli Zon apa yang terjadi di Xinjiang menunjukkan belum adanya toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan. Padahal, kata dia, seluruh dunia sekarang sedang mengembangkan toleransi, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.
"Ini harus ada kritik. Saya kira pemerintah Tiongkok harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini," kata Fadli.
Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang sebelumnya mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk di DPR.
"Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan itu harus boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok. Apalagi Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar di dunia," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Rabu (8/6/2016).
Menurut Fahri peristiwa tersebut sebenarnya hanya menambahkan rekam jejak buruk dalam bidang hak asasi manusia di Cina. Fahri mengatakan pelarangan puasa bagi umat muslim sama saja menyerang kebebasan masyarakat.
"Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," kata Fahri.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
- Deretan Mobil Bekas 80 Jutaan Punya Mesin Awet dan Bandel untuk Pemakaian Lama
- Jadwal M7 Mobile Legends Knockout Terbaru: AE di Upper, ONIC Cuma Punya 1 Nyawa
Pilihan
-
Rumor Panas Eks AC Milan ke Persib, Bobotoh Bersuara: Bojan Lebih Tahu Kebutuhan Tim
-
Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
Terkini
-
Banjir Sebetis di Pemukiman Belakang Kantor Wali Kota Jaksel, Selalu Datang Setiap Hujan Deras
-
Resmi Gabung Dewan Perdamaian Besutan Trump, Prabowo Ungkap Harapan dan Tujuan Indonesia
-
Keluhan Wali Murid di SD Negeri: Ketika Les Berbayar Jadi Beban Psikologis Anak
-
Prabowonomics Bakal Menggema di WEF Davos, Visi Ekonomi RI Setelah 10 Tahun Absen
-
JATAM: Negara Lindungi Korporasi Terafiliasi Elite di Balik Bencana Sumatra
-
SBY Khawatir PD III, Pakar UMY Beberkan Bahaya Nyata yang Mengintai Indonesia
-
Update Terkini Banjir Jakarta: 80 RT Terendam, Jaksel Paling Parah, Ini Daftar 23 Jalan Lumpuh
-
KPK: Pergerakan Bupati Sudewo Sudah Dipantau Sejak November 2025
-
Rusdi Masse Dikabarkan Mundur dari NasDem, Bakal Merapat ke PSI?
-
Banjir Jakarta Kian Parah, Rendam 80 RT dan 23 Ruas Jalan