Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (suara.com/Dian Rosmala)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pelarangan menjalankan ibadah puasa di Xinjiang, Cina, merupakan masalah internal negara tersebut. Itu sebabnya, menurut politisi Gerindra, penyelesaian masalahnya bisa dilakukan dari internal mereka.
"Itu kan masalah dalam negeri, masyarakat disana harus bersuara," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli Zon apa yang terjadi di Xinjiang menunjukkan belum adanya toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan. Padahal, kata dia, seluruh dunia sekarang sedang mengembangkan toleransi, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.
"Ini harus ada kritik. Saya kira pemerintah Tiongkok harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini," kata Fadli.
Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang sebelumnya mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk di DPR.
"Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan itu harus boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok. Apalagi Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar di dunia," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Rabu (8/6/2016).
Menurut Fahri peristiwa tersebut sebenarnya hanya menambahkan rekam jejak buruk dalam bidang hak asasi manusia di Cina. Fahri mengatakan pelarangan puasa bagi umat muslim sama saja menyerang kebebasan masyarakat.
"Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," kata Fahri.
"Itu kan masalah dalam negeri, masyarakat disana harus bersuara," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli Zon apa yang terjadi di Xinjiang menunjukkan belum adanya toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan. Padahal, kata dia, seluruh dunia sekarang sedang mengembangkan toleransi, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.
"Ini harus ada kritik. Saya kira pemerintah Tiongkok harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini," kata Fadli.
Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang sebelumnya mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk di DPR.
"Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan itu harus boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok. Apalagi Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar di dunia," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Rabu (8/6/2016).
Menurut Fahri peristiwa tersebut sebenarnya hanya menambahkan rekam jejak buruk dalam bidang hak asasi manusia di Cina. Fahri mengatakan pelarangan puasa bagi umat muslim sama saja menyerang kebebasan masyarakat.
"Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," kata Fahri.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Warga Perumahan Taman Mangu Indah Bantah Isu Banyak Rumah Dijual Akibat Banjir
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli