Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (suara.com/Dian Rosmala)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pelarangan menjalankan ibadah puasa di Xinjiang, Cina, merupakan masalah internal negara tersebut. Itu sebabnya, menurut politisi Gerindra, penyelesaian masalahnya bisa dilakukan dari internal mereka.
"Itu kan masalah dalam negeri, masyarakat disana harus bersuara," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli Zon apa yang terjadi di Xinjiang menunjukkan belum adanya toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan. Padahal, kata dia, seluruh dunia sekarang sedang mengembangkan toleransi, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.
"Ini harus ada kritik. Saya kira pemerintah Tiongkok harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini," kata Fadli.
Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang sebelumnya mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk di DPR.
"Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan itu harus boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok. Apalagi Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar di dunia," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Rabu (8/6/2016).
Menurut Fahri peristiwa tersebut sebenarnya hanya menambahkan rekam jejak buruk dalam bidang hak asasi manusia di Cina. Fahri mengatakan pelarangan puasa bagi umat muslim sama saja menyerang kebebasan masyarakat.
"Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," kata Fahri.
"Itu kan masalah dalam negeri, masyarakat disana harus bersuara," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli Zon apa yang terjadi di Xinjiang menunjukkan belum adanya toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan. Padahal, kata dia, seluruh dunia sekarang sedang mengembangkan toleransi, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.
"Ini harus ada kritik. Saya kira pemerintah Tiongkok harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini," kata Fadli.
Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang sebelumnya mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk di DPR.
"Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan itu harus boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok. Apalagi Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar di dunia," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Rabu (8/6/2016).
Menurut Fahri peristiwa tersebut sebenarnya hanya menambahkan rekam jejak buruk dalam bidang hak asasi manusia di Cina. Fahri mengatakan pelarangan puasa bagi umat muslim sama saja menyerang kebebasan masyarakat.
"Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," kata Fahri.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Gegara Program Prioritas, Kementerian Ramai-ramai 'Mengemis' Anggaran Tambahan?
-
Stop Politisasi MBG! Asosiasi Desak BGN Fokus Benahi Tata Kelola usai Skandal Korupsi
-
Wagub Jabar Buka Danseskoad Cup 2026, Dorong Pembinaan Pesepak Bola Usia Dini
-
Pramono Anung Resmikan Wajah Baru Rasuna Said: Ingin Jadi Ikon Gembok Cinta Ala Paris
-
Sudah Keluar Modal Besar, Asosiasi Minta Kepastian dan Mitigasi usai Moratorium Dapur MBG
-
Cerita di Balik Halte Setiabudi Integritas: Ide Ketua KPK saat Naik Bus dari Ragunan
-
Mandalika hingga Rempang: Hak Rakyat Tergilas Proyek Negara, Pemulihan Cuma Janji?
-
AI Digadang-gadang Mampu Kurangi Emisi Karbon, Benarkah?
-
Stop Stigma Anti-Negara! Kritik Bukan Ancaman, Semua Presiden Wajib Tunduk pada Konstitusi!
-
Benarkah Demo Mahasiswa Ditunggangi? Ini Alasan Mengapa PDIP Dicurigai