Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (suara.com/Dian Rosmala)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pelarangan menjalankan ibadah puasa di Xinjiang, Cina, merupakan masalah internal negara tersebut. Itu sebabnya, menurut politisi Gerindra, penyelesaian masalahnya bisa dilakukan dari internal mereka.
"Itu kan masalah dalam negeri, masyarakat disana harus bersuara," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli Zon apa yang terjadi di Xinjiang menunjukkan belum adanya toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan. Padahal, kata dia, seluruh dunia sekarang sedang mengembangkan toleransi, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.
"Ini harus ada kritik. Saya kira pemerintah Tiongkok harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini," kata Fadli.
Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang sebelumnya mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk di DPR.
"Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan itu harus boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok. Apalagi Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar di dunia," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Rabu (8/6/2016).
Menurut Fahri peristiwa tersebut sebenarnya hanya menambahkan rekam jejak buruk dalam bidang hak asasi manusia di Cina. Fahri mengatakan pelarangan puasa bagi umat muslim sama saja menyerang kebebasan masyarakat.
"Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," kata Fahri.
"Itu kan masalah dalam negeri, masyarakat disana harus bersuara," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (9/6/2016).
Menurut Fadli Zon apa yang terjadi di Xinjiang menunjukkan belum adanya toleransi dalam menjalankan agama dan keyakinan. Padahal, kata dia, seluruh dunia sekarang sedang mengembangkan toleransi, termasuk Amerika Serikat dan Eropa.
"Ini harus ada kritik. Saya kira pemerintah Tiongkok harus memberikan ruang untuk orang menjalankan ibadah yang diyakini," kata Fadli.
Tindakan pemerintah Distrik Xinjiang sebelumnya mendapat reaksi keras dari sejumlah kalangan di Indonesia, termasuk di DPR.
"Saya tidak tahu itu keputusan resmi atau bukan, tapi kalau ada itu, atas nama kemanusiaan itu harus boikot tindakan dari pemerintah Tiongkok. Apalagi Indonesia adalah negara dengan populasi muslim yang besar di dunia," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Rabu (8/6/2016).
Menurut Fahri peristiwa tersebut sebenarnya hanya menambahkan rekam jejak buruk dalam bidang hak asasi manusia di Cina. Fahri mengatakan pelarangan puasa bagi umat muslim sama saja menyerang kebebasan masyarakat.
"Ini seharusnya kita boikot. Kereta api cepat kasih Jepang saja deh, lebih aman, lebih selamat. Terus terang, kalau kereta api cepat Jakarta-Bandung itu, jadi nggak berani naik itu tuh. Itu bisa jadi mesin pembunuh," kata Fahri.
Tag
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Apakah Boleh Erick Thohir Jadi Ketum PSSI dan Menpora Sekaligus? Ini Aturannya
-
Tangis Pecah di Sertijab KSP: M. Qodari Gantikan AM Putranto, Agenda Perumahan Jadi Prioritas
-
Misteri Orang Hilang Pasca-Demo Rusuh, Eko Ditemukan Jadi Nelayan di Kalteng
-
Demo Ojol di DPR Sepi Imbas Ada Pecah Sikap soal Pemotongan Komisi
-
Terjerat Utang Pinjol, Perempuan di Depok Nekat Karang Kisah Begal hingga Bikin Geger Warga
-
Detik-detik Mencekam Evakuasi 6 Kopassus di Elelim, Diserang Massa Saat Rusuh Berdarah di Papua
-
Ketua Animal Defenders Indonesia Jadi Tersangka Penipuan, Kasus Bermula dari Laporan Melanie Subono
-
Qodari Ungkap Perbedaan KSP Era Baru: Lebih Fokus pada Verifikasi Lapangan dan Pendekatan Holistik
-
Wali Kota Prabumulih Viral usai Mutasi Kepsek, KPK Turun Tangan Periksa Harta Rp17 Miliar!
-
Dirjen Bina Pemdes Monitoring Siskamling di Bali: Apresiasi Sinergi Pecalang, Linmas, dan Pemdes