Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marhan menegaskan dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak ada hubungannya dengan wacana reshuffle kabinet.
"Golkar itu mendukung pemerintahan Jokowi-JK tanpa syarat. Artinya kalau ada reshuffle, kita tidak menuntut apa-apa-apa. Tapi kita menyerahkan kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk itu," kata Idrus di sela rapat pegurus DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Slipi, Jakarta Barat, Senin (13/6/2016).
Menurut Idrus Partai Golkar tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam momentum reshuffle kabinet, selain untuk memastikan bahwa rashuffle berdampak signifikan terhadap perbaikan kinerja kabinet.
"Kepentingan Partai Golkar adalah bagaimana agar reshuffle itu dilakukan. Memastikan bahwa kinerja kabinet itu bisa efektif dan produktif," tutur Idrus.
Namun, kata Idrus, apabila Presiden memberikan kesempatan kepada Partai Golkar untuk terlibat mengisi posisi di kabinet, kesempatan tersebut akan dimanfaatkan dengan baik.
"Bilamana Presiden Jokowi memandang perlu dia mengajak Partai Golkar, maka tentu Partai Golkar akan memanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan peran Partai Golkar sebagai partai pendukung pemerintahan," tutur Idrus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO