Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, di Jakarta, Kamis (9/6). [suara.com/Oke Atmaja]
Baca 10 detik
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi membantah kehadirannya pada hari ini dalam pemeriksaan sebagai saksi rekannya Mohamad Sanusi untuk mengkonfirmasi sadapan yang berisikan pembicaraan antara dirinya dengan pihak pengembang reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dirinya menjelaskan bahwa, sadapan yang dimaksudnya adalah semua percakapan yang ada dalam handphone pribadinya.
"Oh, nggak. Mengenai telpon saya, privasi saya, semua dipertanyakan,"kata Prasetyo usai diperiksa di Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa(14/6/2016).
Kata Politisi PDI Perjuangan tersebut, dalam pemeriksaannya kali ini, dia juga diminta untuk mengklarifikasi terkait hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kasus reklamasi namun terdapat dalam sadapan. Namun, dia menjelaskan semuanya, berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik KPK.
"Konfirmasi, ya saya jelaskan urusan pribadi saya, urusan atau kegiatan yang enggak ada kepentingan reklamasi, masih banyak," kata Pradetyo.
Untuk diketahui, Rekan Mohamad Taufik tersebut sudah berkali-kali dipanggil oleh KPK sejak kasus dugaan suap anggota DPRD tekait Pembahasan Raperda tenang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pualu Kecil dan Raperda tentang Rencana Tata ruang dan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta diungkap melalui operasi tangkap tangan. Pras sapaan akrab Prasetyo diduga pernah bertemu dengan pihak pengembang di kawasan Jakarta Utara untuk memuskan pembahasan Raperda di DPR. Bersamanya yang ikut bertemu Sugianto Kusuma dan Ariesman di Kawasan Pantai Indah Kapuk tersebut adalah Mohamad Sanusi, M Taufik, dan juga ada yang lainnya.
Dan terkait hal itu, Pras sudah membantahnya. Dirinya menjelaskan bahwa dirinya bertamu ke Rumah Ariesman, karena dirinya pernah menjabat sebagai anak buahnya. Dan pada saat itu, katanya dalam rangka hari Raya Imlek.
Saat ini KPK sudah menetapkan tiga orang tersangka, yakni, Mantan Ketus Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi, Presiden Direktur PT.APL, Ariesman Widjaja, dan karyawannya, Trinanda Prohantoro. Sementara ada sejumlah pihak, juga sudah dicegah oleh KPK, agar tidak bepergian ke luar negeri. Mereka adalah, Sugianto Kusuma alias Aguan, Sunyy Tanuwijaya, dan anak Aguan, Richard Halim Kusuma.
Komentar
Berita Terkait
-
Bentrok Agenda Penting: Dipanggil KPK, Dirjen Haji Hilman Latief Justru Muncul di DPR
-
Angkat Eks Jubir Anies hingga Prasetyo Edi Jadi Pentolan BUMD, Pramono Ungkap Alasannya
-
Gendong Pramono-Rano di Pilkada DKI 2024, Prasetyo Edi Marsudi Jabat Ketua Dewas PAM Jaya
-
'Ada Apa dengan Beathor?' Politisi PDIP Pertanyakan Motif di Balik Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi
-
Gagal Diperiksa KPK Hari Ini, Yasonna Laoly Minta Penjadwalan Ulang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu