Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan tengah menunggu pengajuan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali.
"Kami menunggu kepengurusan beserta dokumen kelengkapannya," kata Yasonna di DPR, Selasa (21/6/2016).
Yasona menerangkan surat kepengurusan perlu dilampirkan akta notarisnya. Setelah diserahkan ke Kemenkumham, surat ini akan diproses paling lama tujuh hari.
"Kalau sudah diserahkan akan kita proses, paling lama tujuh hari," kata Yasonna.
Ketua DPP Partai Golkar Zainuddin Amali menambahkan lamanya penyusunan kepengurusan karena persoalan administrasi. Sebab, nama-nama yang masuk harus dikonfirmasi ulang.
"Ini masalah administrasi saja," kata Amali.
Meski demikian, Amali menegaskan masalah ini tidak akan mengganggu persiapan pilkada Pemilihan serentak tahun 2017. Menurutnya, Partai Golkar akan tetap bisa ikut bertarung dalam pilkada sebelum pendaftaran ditutup.
"Enggak masalah kok. Pilkada kan masih lama," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Demi Ketenangan Almarhum, Orang Tua Affan Kurniawan Mohon Tak Ada Peringatan Setahun Kematian
- Masuk Desil 10 Padahal Penghasilan Pas-pasan? Jangan Panik, Ini Arti dan Penjelasan Resminya
- 12 Ikan Hias Pembawa Keberuntungan Menurut Feng Shui, Cocok untuk Akuarium di Rumah
- Jelang FIFA ASEAN Cup 2026, Kevin Diks Tegas Sistem Empat Bek Lebih Cocok
- Mau Terlihat Lebih Muda? Ini 5 Pilihan Warna Lipstik yang Bisa Dicoba
Pilihan
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
-
Info Terbaru Gempa NTT: 15 Warga Manggarai Tewas, 280 Bangunan Jadi Puing
-
5 Bandara Rusak Diguncang Gempa NTT, Landasan Pacu Sampai Retak
-
Pesona Masjid Pancasila Kediri: Sederhana di Luar, Bikin Pangling di Dalam
Terkini
-
Parigi Moutong Diguncang Gempa M 6,2 Tengah Malam, BMKG Minta Warga Waspada
-
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Picu Bentrok di Masjid Raya Baiturrahman
-
Air Laut Surut Lalu Masuk Permukiman, Warga Pasimarannu Panik Mengungsi Mandiri
-
Soroti Manuver Politik di Kasus Eks Jampidsus, Sejumlah Akademisi Minta Prabowo Turun Tangan
-
Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas
-
Gempa NTT, Selly Gantina Minta Pemerintah Segera Tembus Daerah Berdampak
-
PTBA Kembali Hadirkan BIDIKSIBA, Buka Jalan Generasi Muda Menuju Pendidikan Tinggi
-
Spot 17-an Kekinian di Blok M: Dari Secret Gig sampai Tantangan Senyum!
-
Beras Fortifikasi Jadi Pelarian Produsen Akibat Melonjaknya Harga Gabah
-
Hendardi Singgung Manuver Hukum Eks Jampidsus, Dinilai Kelabui Publik Soal Substansi Perkara