Suara.com - "Di Teman Ahok ini banyak kebohongan, tapi saya cinta sama Pak Ahok. Saya ingin politik yang jujur, tapi kenyataannya begini," ujar Khusnul.
"Teman Ahok yang melakukan kebohongan jadi saya harus meluruskan. Saya tidak separah teman-teman dengan cara barter KTP. Saya mencari itu dari teman-teman untuk bantu saya," kata Khusnul.
Khusnul mengaku telah selesai masa kontrak dengan Teman Ahok pada bulan Mei.
Juru bicara komunitas Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, tidak ambil pusing menanggapi aksi lima bekas relawan.
"Sebenarnya, kalau kita mau jahat, KTP palsu itu bisa kita buka. Dan teman-teman yang membeli itu bisa dituntut, loh. Kan kasihan juga," kata Amalia di kantor Sekretariat Teman Ahok, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Amalia mengungkapkan beberapa kenakalan yang dilakukan kelima bekas relawan. Di antaranya, sebagian formulir data yang diserahkan ke sekretariat Teman Ahok, tidak diberi nomor telepon.
"Selain itu, ada juga NIK (Nomor Induk KTP) yang sama, tetapi fotonya berbeda. Kemudian, ada NIK nya sama tetapi alamatnya berbeda, ini ada datanya, nanti teman-teman lihat sendiri, karena ada juga nama yang beda tapi NIKnya sama, kurang lebih seperti itu," kata Amalia.
Pendiri komunitas Teman Ahok yang lain, Singgih Widiyastomo, curiga di balik sikap kelima bekas relawan ada peran organisasi masyarakat. Hal itu diketahui Singgih dari pengakuan dua relawan Teman Ahok yang sebelumnya dipaksa ormas tersebut untuk memberikan data tentang Teman Ahok.
"Memang ada sebuah gerakan dari sebuah ormas untuk mengumpulkan orang yang tersingkir di Teman Ahok dan memfasilitasi mereka untuk membuat pertemuan pers," kata Singgih dalam konferensi pers.
Menurut Singgih perekrutan bekas Teman Ahok oleh ormas bertujuan agar mereka mau membocorkan informasi tentang aktivitas Teman Ahok. Namun, Singgih memastikan kelima orang tersebut tidak punya informasi yang komprehensif alias hanya sepotong-sepotong, karena mereka bukan pendiri.
"Data-data dan perhitungan dibuat langsung oleh pengurus ormas yang bersangkutan, dengan keterangan terbatas dari orang-orang yang sudah dikeluarkan dari struktur," kata Singgih.
Singgih enggan menyebutkan nama ormas yang dia maksud. Dia hanya menyebutkan ormas tersebut pernah menjadi relawan pendukung Joko Widodo dan Ahok di pilkada Jakarta tahun 2012.
"Tetapi yang pasti ormas itu di bawah salah satu parpol, organisasi sayap parpollah," kata Singgih.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Gubernur Khofifah Apresiasi, Pemprov Jatim Borong 3 Penghargaan UB Halal Metric Award 2026
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN