Suara.com - "Di Teman Ahok ini banyak kebohongan, tapi saya cinta sama Pak Ahok. Saya ingin politik yang jujur, tapi kenyataannya begini," ujar Khusnul.
"Teman Ahok yang melakukan kebohongan jadi saya harus meluruskan. Saya tidak separah teman-teman dengan cara barter KTP. Saya mencari itu dari teman-teman untuk bantu saya," kata Khusnul.
Khusnul mengaku telah selesai masa kontrak dengan Teman Ahok pada bulan Mei.
Juru bicara komunitas Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas, tidak ambil pusing menanggapi aksi lima bekas relawan.
"Sebenarnya, kalau kita mau jahat, KTP palsu itu bisa kita buka. Dan teman-teman yang membeli itu bisa dituntut, loh. Kan kasihan juga," kata Amalia di kantor Sekretariat Teman Ahok, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Amalia mengungkapkan beberapa kenakalan yang dilakukan kelima bekas relawan. Di antaranya, sebagian formulir data yang diserahkan ke sekretariat Teman Ahok, tidak diberi nomor telepon.
"Selain itu, ada juga NIK (Nomor Induk KTP) yang sama, tetapi fotonya berbeda. Kemudian, ada NIK nya sama tetapi alamatnya berbeda, ini ada datanya, nanti teman-teman lihat sendiri, karena ada juga nama yang beda tapi NIKnya sama, kurang lebih seperti itu," kata Amalia.
Pendiri komunitas Teman Ahok yang lain, Singgih Widiyastomo, curiga di balik sikap kelima bekas relawan ada peran organisasi masyarakat. Hal itu diketahui Singgih dari pengakuan dua relawan Teman Ahok yang sebelumnya dipaksa ormas tersebut untuk memberikan data tentang Teman Ahok.
"Memang ada sebuah gerakan dari sebuah ormas untuk mengumpulkan orang yang tersingkir di Teman Ahok dan memfasilitasi mereka untuk membuat pertemuan pers," kata Singgih dalam konferensi pers.
Menurut Singgih perekrutan bekas Teman Ahok oleh ormas bertujuan agar mereka mau membocorkan informasi tentang aktivitas Teman Ahok. Namun, Singgih memastikan kelima orang tersebut tidak punya informasi yang komprehensif alias hanya sepotong-sepotong, karena mereka bukan pendiri.
"Data-data dan perhitungan dibuat langsung oleh pengurus ormas yang bersangkutan, dengan keterangan terbatas dari orang-orang yang sudah dikeluarkan dari struktur," kata Singgih.
Singgih enggan menyebutkan nama ormas yang dia maksud. Dia hanya menyebutkan ormas tersebut pernah menjadi relawan pendukung Joko Widodo dan Ahok di pilkada Jakarta tahun 2012.
"Tetapi yang pasti ormas itu di bawah salah satu parpol, organisasi sayap parpollah," kata Singgih.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik