Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggalkan gedung Bareskrim Mabes Polri usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/6). [suara.com/Oke Atmaja]
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco mempertanyakan warga yang melakukan aksi penolakan terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika hendak meresmikan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak di Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara, kemarin.
"Itu benar warga sana atau warga yang dikoordinir dari luar? Atau ada mobilisasi? Kita kan nggak tahu. Karena ini sudah politis," kata Dasco, Jumat (24/6/2016).
Kemarin, ratusan warga yang mengatasnamakan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia demonstrasi untuk menolak kedatangan Ahok. Salah satu alasan mereka menolak Ahok ialah karena kerap menertibkan pemukiman padat penduduk, mereka menilai kebijakan Ahok tidak berpihak kepada rakyat kecil.
"Itu benar warga sana atau warga yang dikoordinir dari luar? Atau ada mobilisasi? Kita kan nggak tahu. Karena ini sudah politis," kata Dasco, Jumat (24/6/2016).
Kemarin, ratusan warga yang mengatasnamakan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia demonstrasi untuk menolak kedatangan Ahok. Salah satu alasan mereka menolak Ahok ialah karena kerap menertibkan pemukiman padat penduduk, mereka menilai kebijakan Ahok tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Lebih jauh, Dasco mengimbau semua kalangan untuk menahan diri karena ini bulan bulan suci Ramadan. Dia berharap aksi serupa tidak terjadi lagi di bulan yang penuh berkah.
"Saya imbau semua pihak bisa menahan diri, ini bulan Suci Ramadan," kata Ketua Tim Relawan Jakarta Bergerak.
"Saya imbau semua pihak bisa menahan diri, ini bulan Suci Ramadan," kata Ketua Tim Relawan Jakarta Bergerak.
Di Balai Kota, Ahok mengatakan pengalaman diprotes warga bukan kemarin saja terjadi selama dia memimpin Ibu Kota. Dulu, dia juga pernah juga diprotes ketika hendak meresmikan RPTRA.
"Dulu saya batal waktu itu (mau meresmikan RPTRA) karena tiba-tiba harus anter Pak Jokowi. Terus kasih ke wakil, sejak itu lah mereka ngomong, pokoknya kalau Ahok mau resmikan manapun nggak boleh, kecuali wakil. Memangnya siapa lu?" ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Ahok mengungkapkan sebelum berlangsung aksi penolakan, kemarin, Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi sudah mengusulkan kepada Ahok agar urung datang. Tetapi, Ahok tak peduli.
"Ya kan ini juga sama usulan dari wali kota semua. (Dia bilang) lebih baik bapak nggak usah datang resmiin RPTRA. Saya bilang yang tanda tangan siapa? Saya, ya saya dong datang. Dia bilang ada massa," kata Ahok.
Ahok mengatakan akan tetap menjalankan tugas karena aparat keamanan tentu menjalankan tugas dengan baik.
"Ya saya bilang tanya polisinya. Massa kalau ada massa nggak boleh datang emang negara ini diatur oleh massa? Mau cara preman apa negara ini. Ya saya tetap datang polisi tanggungjawab dong," ujarnya.
Selain wali kota, kata Ahok, Satpol PP juga memberikan saran agar Ahok membatalkan acara peresmian RPTRA karena warga yang mengaku berasal dari kolong jalan tol Wiyoto Wiyono dan warga Penjaringan akan demo.
"Ya dia memang saranin (nggak usah dateng). Satpol PP juga begitu. Ini kan memang model-model gertak, gitu udah sering," kata Ahok.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo