Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meninggalkan gedung Bareskrim Mabes Polri usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (21/6). [suara.com/Oke Atmaja]
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco mempertanyakan warga yang melakukan aksi penolakan terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketika hendak meresmikan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak di Bandengan, Penjaringan, Jakarta Utara, kemarin.
"Itu benar warga sana atau warga yang dikoordinir dari luar? Atau ada mobilisasi? Kita kan nggak tahu. Karena ini sudah politis," kata Dasco, Jumat (24/6/2016).
Kemarin, ratusan warga yang mengatasnamakan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia demonstrasi untuk menolak kedatangan Ahok. Salah satu alasan mereka menolak Ahok ialah karena kerap menertibkan pemukiman padat penduduk, mereka menilai kebijakan Ahok tidak berpihak kepada rakyat kecil.
"Itu benar warga sana atau warga yang dikoordinir dari luar? Atau ada mobilisasi? Kita kan nggak tahu. Karena ini sudah politis," kata Dasco, Jumat (24/6/2016).
Kemarin, ratusan warga yang mengatasnamakan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia demonstrasi untuk menolak kedatangan Ahok. Salah satu alasan mereka menolak Ahok ialah karena kerap menertibkan pemukiman padat penduduk, mereka menilai kebijakan Ahok tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Lebih jauh, Dasco mengimbau semua kalangan untuk menahan diri karena ini bulan bulan suci Ramadan. Dia berharap aksi serupa tidak terjadi lagi di bulan yang penuh berkah.
"Saya imbau semua pihak bisa menahan diri, ini bulan Suci Ramadan," kata Ketua Tim Relawan Jakarta Bergerak.
"Saya imbau semua pihak bisa menahan diri, ini bulan Suci Ramadan," kata Ketua Tim Relawan Jakarta Bergerak.
Di Balai Kota, Ahok mengatakan pengalaman diprotes warga bukan kemarin saja terjadi selama dia memimpin Ibu Kota. Dulu, dia juga pernah juga diprotes ketika hendak meresmikan RPTRA.
"Dulu saya batal waktu itu (mau meresmikan RPTRA) karena tiba-tiba harus anter Pak Jokowi. Terus kasih ke wakil, sejak itu lah mereka ngomong, pokoknya kalau Ahok mau resmikan manapun nggak boleh, kecuali wakil. Memangnya siapa lu?" ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Ahok mengungkapkan sebelum berlangsung aksi penolakan, kemarin, Wali Kota Jakarta Utara Wahyu Haryadi sudah mengusulkan kepada Ahok agar urung datang. Tetapi, Ahok tak peduli.
"Ya kan ini juga sama usulan dari wali kota semua. (Dia bilang) lebih baik bapak nggak usah datang resmiin RPTRA. Saya bilang yang tanda tangan siapa? Saya, ya saya dong datang. Dia bilang ada massa," kata Ahok.
Ahok mengatakan akan tetap menjalankan tugas karena aparat keamanan tentu menjalankan tugas dengan baik.
"Ya saya bilang tanya polisinya. Massa kalau ada massa nggak boleh datang emang negara ini diatur oleh massa? Mau cara preman apa negara ini. Ya saya tetap datang polisi tanggungjawab dong," ujarnya.
Selain wali kota, kata Ahok, Satpol PP juga memberikan saran agar Ahok membatalkan acara peresmian RPTRA karena warga yang mengaku berasal dari kolong jalan tol Wiyoto Wiyono dan warga Penjaringan akan demo.
"Ya dia memang saranin (nggak usah dateng). Satpol PP juga begitu. Ini kan memang model-model gertak, gitu udah sering," kata Ahok.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap