Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan akan mengelola sendiri sampah warga Jakarta yang dibuang di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat seusai Idul Fitri Juli mendatang.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan swakelola Bantargebang akan dilakukan 15 hari setelah surat peringatan 3 dilayangkan. SP 3 sudah dilayangkan ke PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigate Organic Energy Indonesia pada 21 Juni 2016 lalu.
"Swakelola kan 15 hari setelah SP 3, baru akan kita ambil alih, swakelola. Kami dari dinas kebersihan sudah mempersiapkan langkah- langkahnya," ujar Isnawa di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Isnawa menjelaskan apabila sudah dikelola oleh Dinas Ksebersihan DKI, Pemprov DKI akan memberdayakan para pekerja yang sebelumnya sudah biasa mencari nafkah di sana. Mereka juga akan dijadikan Petugas Harian Lepas DKI.
"Kita pertama pemberdayaan terhadap para pekerja di situ. Itu akan ditarik menjadi PHL kebersihan dengan UMP Rp3,1 juta, itu pekerjanya," kata Isnawa.
"Yang kedua ada namanya community development. Ada bantuan langsung tunai dan lain-lain, jumlahnya Rp500 per tiga bulan," Isnawa menambahkan.
Lebih lanjut, para pekerja di sanan nantinya akan mendapatkan penghasilan lebih besar daripada bekerja dengan PT GTJ dan PT NOEI sebelumnya.
"Kita akan menghire tenaga-tenaga ahli dalam pengelolaan TPST Bantargebang, kemudian yang paling penting Pak Gubernur bilang akan memberi kesempatan kepada 6.000 pemulung yang ada di sana untuk dimasukkan ke dalam BPJS," kata Isnawa.
"Artinya kita tidak sewenang-wenang. Justru kita merangkul, kita akan lakukan pendekatan yang lebih baik dalam pengelolaan TPST Bantargebang," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT