Suara.com - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono memastikan saat ini sudah tidak ada lagi aksi warga menghadang truk pengangkut sampah warga Jakarta yang akan menuju ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.
"Sudah berjalan baik kok, kita tetap mengamankan untuk antisipasi. Tidak ada pengawalan secara khusus," kata Awi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (24/6/2016).
Penghadangan truk milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terjadi setelah pemerintah menerbitkan surat peringatan ketiga kepada pengelola TPST Bantargebang, PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigat Organic Energy Indonesia. SP3 diberikan pada 21 Juni 2016.
Awi mengatakan meski SP3 telah terbit, operasional TPST Bantargebang tetap berjalan.
Keputusan 15 hari kerja setelah dikeluarkannya SP3. Tetap berjalan (TPST). Sudah dibayar, nanti dikelola DKI, yang kerjain DKI. Tidak ada pihak ketiga lagi," ujar Awi.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan melapor ke polisi setelah mendapatkan laporan adanya kasus truk pengangkut sampah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilarang masuk ke TPST.
"Ya, kita lapor polisi saja," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu malam.
Selain karena penerbitan SP3, alasan lain warga karena sampah yang dibuang sudah mencapai dua ribu ton per hari atau sesuai kesepakatan bersama.
"Itu yang saya bilang, waktu dipegang Godang Tua, dia pernah ributin itu nggak (pembuangan sampah melebihi perjanjian)? nggak pernah toh?" kata Ahok.
Berita Terkait
-
Ahok: Apa Hak Warga Tolak Swakelola Sampah Bantargebang?
-
Truk Sampah Dihadang Masuk Bantargebang, Ahok akan Lapor Polisi
-
Ahok Pastikan Segera Putus Kontrak Pengelola Sampah Bantargebang
-
Ahok: Sebulan Ini Audit Duit Bau Sampah Bantargebang Selesai
-
Sampah, Yusril Sebenarnya Enggan Gugat Ahok karena Pasti Menang
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!