Suara.com - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ingin melakukan swakelola terhadap pengelola Tempat Pembungan Sampah Terpadu Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.
Demikian dikatakan Rahmat setelah melakukan rapat koordinasi pelaksanaan swakelola TPST Bantargebang bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam rapat turut hadir Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji dan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti.
"Saya setuju negara tidak boleh kalah dengan cara-cara radikalisme seperti itu walaupun itu warga saya (Bekasi), jadi tidak dibenarkan dalam ketentuan, peraturan maupun dalam beretika bermasyarakat berbangsa dan bernegara," kata Rahmat di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/6/2016).
Diketahui, setelah Dinas Kebersihan DKI Jakarta melayangkan surat peringatan ketiga ke pengelola Bantargebang, PT. Godang Tua Jaya dan PT. Navigate Organic Energy Indonesia berujung penghadangan dari sejumlah warga Bekasi kepada truk-truk sampah milik pemprov DKI yang hendak membuang sampah ke Bantargebang.
Apabila prmprov DKI ingin membawa persoalan ini ke ranah hukum, Rahmat tak mempermasalahkannya. Walaupun yang melakukan aksi penghadangan dan blokade dari warga Bekasi.
"Jadi pemerintah kota Bekasi mendukung penuh karena DKI mitra kota Bekasi dan DKI ibu kota republik. Kita tidak bisa membayangkan kalau persoalan sampah mempermalukan negara ini," kata Rahmat.
Pemkot Bekasi kata Rahmat tidak pernah melarang truk milik DKI membuang sampah di TPST Bantargebang, terlebih kedua belah pihak memiliki perjanjian kerjasama, dan tanah yang ada di Bantargebang bersertifikat DKI.
"Karena pertama hak milik DKI, kedua kita punya perjanjian G to G, jadi kalau ada hal-hal seperti itu kita serahkan pada aparat untuk melakukan langkah-langkah," kata Rahmat.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar