Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pernah ditawari uang sekitar Rp10 miliar dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.
Peristiwa tersebut terjadi ketika Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji melaporkan dugaan gratifikasi dari kasus pembelian lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, pada Senin (11/1/2016).
"Dia sih bilang kadis (Ika) tidak terima. Tapi dia ngomong, mungkin ada ngomong gini, 'mungkin bapak butuh'. Saya bilang, 'ini gila apa'," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Ahok merasa dilecehkan oleh omongan itu. Kemudian dia meminta oknum yang menerima uang Rp9,6 miliar melaporkan ke KPK.
"Saya bilang ini, gila apa. Makanya saya langsung panggil (oknum di Dinas Perumahan) dan bilang kalian mesti setor ini (ke KPK)," kata Ahok.
Merasa ada yang tidak beres dalam pembelian tanah di Cengkareng Barat, Ahok berkoordinasi dengan KPK.
"Makanya sejak itu kita langsung koordinasi dengan KPK, termasuk sama Bareskrim kita koordinasi terus. Karena mesti ada bukti, kan," ujar Ahok.
Pembelian lahan di Jalan Lingkar Luar Cengkareng untuk pembangunan rumah susun merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit anggaran 2015 yang baru dibuka awal Juni 2016.
Belakangan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI dianggap membeli tanah aset pemerintah sendiri sebesar Rp648 miliar pada 13 November 2015. Harga beli itu adalah kesepakatan Dinas Perumahan dan Gedung dengan penjualnya Rp14,1 juta per meter persegi. Padahal nilai jual obyek pajak wilayah itu Rp6,2 juta.
Sebelum ganti nama pemilik, tanah tersebut milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.
Ahok mencium adanya ketidakberesan dalam proses pembelian tanah tersebut. Dia menduga prosesnya berjalan mulus karena adanya pemalsuan dokumen.
Berita Terkait
-
Pancasakti Run 2026 Diikuti 5.000 Peserta, Ditargetkan Jadi 8.000 pada 2027
-
Istana Sering Pakai Tenda, Fadli Zon Bela Proyek Gedung Baru: Tak Langgar UU Cagar Budaya
-
Ada Peringatan Baru, Apakah 13 Juli Akan Jadi Hari Libur Nasional?
-
Mulai Tahun Ini, 13 Juli Resmi Diperingati sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
-
Fadli Zon Sebut Ziarah Gunung Kawi Merupakan Warisan Tradisi
Terpopuler
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
Pilihan
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
Terkini
-
Tak Cukup Alim, Cak Imin Minta Santri Melek Literasi Keuangan Agar Tak Terjebak Judol dan Pinjol
-
Berdayakan Puluhan Kelompok Usaha, Klaster Unggulan BRI Sukses Dongkrak Potensi Peternak
-
Mahkamah Konstitusi 'Main Aman' Beri Legitimasi Program MBG yang Bermasalah
-
Sering Olahraga Bikin Rambut Lepek dan Ketombe? Ini Tips Menjaga Kulit Kepala Sehat
-
Gus Ipul Ingatkan Seluruh Jajaran: Program Sekolah Rakyat Butuh Kolaborasi dan Integritas
-
Kenali Modus Customer Service Palsu yang Mengincar OTP dan PIN
-
Dua Siswa Sekolah Rakyat Jadi Delegasi Indonesia di 9th ASEAN Children's Forum
-
Promo Tiket Kereta Api di BRImo Langsung Dapat Cashback 15 Persen, Cek Syaratnya!
-
Terbukti Tarik Pungli ke Sesama PPPK, 1 ASN Pemprov Banten Dipecat Tidak Hormat
-
Pemkab Musi Banyuasin Usulkan Lahan Sekolah Rakyat