Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pernah ditawari uang sekitar Rp10 miliar dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.
Peristiwa tersebut terjadi ketika Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji melaporkan dugaan gratifikasi dari kasus pembelian lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, pada Senin (11/1/2016).
"Dia sih bilang kadis (Ika) tidak terima. Tapi dia ngomong, mungkin ada ngomong gini, 'mungkin bapak butuh'. Saya bilang, 'ini gila apa'," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Ahok merasa dilecehkan oleh omongan itu. Kemudian dia meminta oknum yang menerima uang Rp9,6 miliar melaporkan ke KPK.
"Saya bilang ini, gila apa. Makanya saya langsung panggil (oknum di Dinas Perumahan) dan bilang kalian mesti setor ini (ke KPK)," kata Ahok.
Merasa ada yang tidak beres dalam pembelian tanah di Cengkareng Barat, Ahok berkoordinasi dengan KPK.
"Makanya sejak itu kita langsung koordinasi dengan KPK, termasuk sama Bareskrim kita koordinasi terus. Karena mesti ada bukti, kan," ujar Ahok.
Pembelian lahan di Jalan Lingkar Luar Cengkareng untuk pembangunan rumah susun merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit anggaran 2015 yang baru dibuka awal Juni 2016.
Belakangan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI dianggap membeli tanah aset pemerintah sendiri sebesar Rp648 miliar pada 13 November 2015. Harga beli itu adalah kesepakatan Dinas Perumahan dan Gedung dengan penjualnya Rp14,1 juta per meter persegi. Padahal nilai jual obyek pajak wilayah itu Rp6,2 juta.
Sebelum ganti nama pemilik, tanah tersebut milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.
Ahok mencium adanya ketidakberesan dalam proses pembelian tanah tersebut. Dia menduga prosesnya berjalan mulus karena adanya pemalsuan dokumen.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Umumkan Progres Buku Sejarah Indonesia, Siap Diterbitkan Akhir Tahun
-
Fadli Zon Umumkan Buku Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Rilis Tanggal 14 Desember!
-
Prabowo Instruksikan: Mobil Maung Jadi Kendaraan Dinas Para Menteri! Ini Kata Fadli Zon
-
Pemerintah Lanjutkan Proses Pemilihan Gelar Pahlawan Nasional 2025, Masih Ada Nama Soeharto
-
Peci Bung Karno dan Hatta Kini Jadi Saksi Bisu di Museum Proklamasi
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting