Suara.com - Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pernah ditawari uang sekitar Rp10 miliar dari Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta.
Peristiwa tersebut terjadi ketika Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta Ika Lestari Aji melaporkan dugaan gratifikasi dari kasus pembelian lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, pada Senin (11/1/2016).
"Dia sih bilang kadis (Ika) tidak terima. Tapi dia ngomong, mungkin ada ngomong gini, 'mungkin bapak butuh'. Saya bilang, 'ini gila apa'," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (29/6/2016).
Ahok merasa dilecehkan oleh omongan itu. Kemudian dia meminta oknum yang menerima uang Rp9,6 miliar melaporkan ke KPK.
"Saya bilang ini, gila apa. Makanya saya langsung panggil (oknum di Dinas Perumahan) dan bilang kalian mesti setor ini (ke KPK)," kata Ahok.
Merasa ada yang tidak beres dalam pembelian tanah di Cengkareng Barat, Ahok berkoordinasi dengan KPK.
"Makanya sejak itu kita langsung koordinasi dengan KPK, termasuk sama Bareskrim kita koordinasi terus. Karena mesti ada bukti, kan," ujar Ahok.
Pembelian lahan di Jalan Lingkar Luar Cengkareng untuk pembangunan rumah susun merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada audit anggaran 2015 yang baru dibuka awal Juni 2016.
Belakangan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI dianggap membeli tanah aset pemerintah sendiri sebesar Rp648 miliar pada 13 November 2015. Harga beli itu adalah kesepakatan Dinas Perumahan dan Gedung dengan penjualnya Rp14,1 juta per meter persegi. Padahal nilai jual obyek pajak wilayah itu Rp6,2 juta.
Sebelum ganti nama pemilik, tanah tersebut milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan.
Ahok mencium adanya ketidakberesan dalam proses pembelian tanah tersebut. Dia menduga prosesnya berjalan mulus karena adanya pemalsuan dokumen.
Berita Terkait
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Demi Korban 98, Koalisi Sipil Banding Lawan Fadli Zon Usai Gugatan Ditolak PTUN
-
Vonis Gugatan atas Sangkalan Fadli Zon soal Perkosaan Massal 1998 Digelar 21 April
-
Eks Ketua TGPF Tegaskan Fakta Perkosaan Mei 98 Tak Bisa Disangkal
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Sedia Payung dan Jas, BMKG Ingatkan Jakarta Potensi Hujan Sore Ini!
-
'Takut Diamuk Massa': Alasan Klasik di Balik Tabrak Lari, Mengapa Jalanan Kita Begitu Beringas?
-
Ketum TP PKK Ajak Warga Sulsel Tingkatkan Imunisasi Anak Demi Generasi Sehat
-
Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Mendagri Tito Bersama Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Balikpapan
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto