Suasana raker pembahasan vaksin palsu di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Rabu (13/7/2016). {Suara.com/Bagus Santosa]
Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mendesak Menteri Kesehatan Nila Moeloek untuk membeberkan nama fasilitas kesehatan yang pengadaan vaksinnya bukan melalui sumber resmi alias palsu. Menurutnya, hal itu perlu dipaparkan karena bukan hal yang harus ditutup-tutupi.
"Nama-nama fasilitas kesehatan yang terlibat sudah disebut, tapi inisial. Ini kok seperti pelaku pencuri ayam. Padahal koruptor saja namanya lengkap, dipermalukan. Kenapa orang yang mengancam nyawa anak malah ditutupi. Mengapa kok seakan-anak dilindungi. Saya minta ini diungkap," kata Saleh dalam rapat kerja dengan Menkes di DPR, Rabu (13/7/2016).
Dia meminta supaya kasus ini diungkap seluruhnya. Bahkan, kalau bisa jaringan yang terlibat, baik pembuat dan pengedar serta pengguna. Sebab, kasus ini sudah beredar sejak 2003.
"Siapa titik senteral jaringan itu? Siapa yang bertanggungjawab? Distribusinya siapa? Kok limbahnya bisa didaur ulang lagi? Minimal ada penjelasan yang membuat kita yakin pemerintah bekerja soal ini," ujar dia.
Politisi PAN ini pun mempertanyakan proses hukum yang tepat untuk penanganan kasus ini. Sebab, masyarakat mendesak supaya pelaku diberikan hukuman yang berat, bahkan sampai kepada hukuman mati.
"Kemarin ada masyarakat yang minta bahwa pelaku peredaran dan pembuat vaksin palsu dihukum mati saja. Sekarang kan tidak ada itu poayung hukumnya. Nanti kalau terbukti mau dihukum apa?" kata dia.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
-
Harga Emas Antam Tetap Dibanderol Rp 2.774.000/Gram Hari Ini, Saatnya Beli?
-
IHSG Diproyeksi Menguat Lagi, Investor Bisa Cermati Saham-saham Ini
Terkini
-
Sambut Piala Dunia 2026, Jangan Jadikan Ajang Judi di Aceh dan Tetap 'Santuy'
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
Bulog Tembus 3 Juta Ton Serapan Gabah-Beras Petani, Rekor Baru Penguatan Cadangan Pangan Nasional
-
Sambut Kepala BGN Baru, Waka Komisi IX DPR Minta Tata Kelola MBG Dibenahi dan Keracunan Nol Kasus
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Peringatan Keras untuk Pemerintah! MBG Bisa Sia-sia Jika Anak Masih Dikepung Makanan Tak Sehat
-
PNJ di Mana? Ini Daftar Jurusan Favorit dan Sepi Peminat Politeknik Negeri Jakarta
-
Duka Warga Kebon Kosong: Rumah Hangus, Kini Terancam Digusur dari Lahan Setneg
-
Ancaman Belum Usai! Mortir dan Amunisi Aktif PD II Ditemukan di Lokasi Ledakan Maut Biak
-
KPAI: Copot Kepala BGN Tak Cukup, MBG Harus Dievaluasi Total