Suasana raker pembahasan vaksin palsu di Komisi IX DPR RI, Rabu (13/7/2016). {Suara.com/Bagus Santosa]
Komisi IX DPR RI melakukan rapat kerja yang beragendakan pembahasan soal vaksin palsu dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Rabu (13/7/2016). Dalam rapat ini, Nila menyebutkan, vaksin palsu yang ada kini sudah beredar di sembilan wilayah.
"Hasil penelusuran BPOM atas fasilitas pelayanan kesehatan yang pengadaan vaksinnya bukan melalui sumber resmi diidentivikasi 37 fasilitas kesehatan, di sembilan wilayah kerja BPOM di Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pangkal Pinang dan Batam. Ini akan disidik lebih lanjut oleh Bareskrim Polri bersama BPOM," kata Nila dalam rapat.
Dia menambahkan, dari 37 fasilitas pelayanan kesehatan itu, telah diperiksa 39 sampel vaksin yang ada. Dari sampel ini ditemukan empat produk vaksin yang isinya tidak sesuai atau palsu, dan satu diduga palsu karena label tidak sesuai.
Di sisi lain, dia menerangkan, BPOM juga telah melakukan uji terhadap sejumlah barang sitaan Bareskrim Polri. Dari pemeriksaan 15 produk, terdapat 5 produk yang terbukti kandungannya palsu, 1 produk vaksin yang kadarnya tidak sesuai, dan 1 produk yang labelnya tidak sesuai.
Dalam rapat ini, dia memaparkan hasil dari penanganan terhadap kasus tersebut. Di antaranya, Nila mengatakan, pihaknya telah berkordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengungkapan seluruh jaringan tindak pidana vaksin palsu.
Kemudian, dia juga tengah mencari data penerima vaksin palsu terhadap anak-anak untuk dapat dilakukan pemeriksaan kondisi anak dan penjadwalan vaksinasasi ulang sesuai pedoman imunisasi. Serta, dia berharap untuk menuntaskan kasus hukum dan memutus jaringan vaksin palsu.
"Tindak lanjut atas kasus vaksin palsu ini, kami memberikan surat edaran ke seluruh RS dan klinik agar melakukan pengadaan vaksin dan mengelola limbah kemasan vaksin sesuai dengan peraturan," kata Nila membacakan pemaparannya.
Nila menerangkan, pihaknya telah memberikan sanksi peringatan terhadap pelayanan kesehatan yang pengadaan vaksinnya bukan melalui sumber resmi. Kemudian, dia juga sudah menginstruksikan agar dilakukan langkah-langkah korektif dan pencegahan. "Dan, jika terbukti melakukan tindakan pidana, dilanjutkan ke pro-justicia," tuturnya.
Dia juga menerangkan, langkah korektif dan pencegahan untuk perkara ini juga sedang dilakukan. Pihaknya, saat ini tengah melakukan pendataan pasien yang telah diberikan vaksin yang pengadaannya dari sumber tidak resmi, dan segera melaporkannya. Serta, melaporkan setiap bulan laporan penyediaan vaksin di faskes tersebut dilengkapi dengan sumber perolehan vaksin.
Kemudian, melaporkan setiap bulan laporan pengunaan vaksin di faskes tersebut dilengkapi dengan BA pemusnahan kemasan vaksin yang telah digunakan dan vaksin kadaluarsa. Serta, membuat standar prosedur operasional tentang pengelolaan obat, termasuk vaksin, di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dan melaporkannya.
Sebagai langkah pencegahan, Nila juga mengeluarkan sejumlah kebijakan. Dia menginginkan untuk memutus jaringan vaksin palsu ini agar tidak masuk ke fasilitas kesehatan, mengamankan rantai suplai vaksin, memastikan vaksin yang didistribusikan kepada fasilitas kesehatan adalah vaksin yang memenuhi syarat dan legal, memastikan ketersediaan vaksin untuk program imunisasi, dan menginformasikan kepada semua bidan bahwa bidan hanya dapat memberikan vaksin imunisasi program pemerintah.
Komentar
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Sindir Dirut Bank BUMN: Mereka Pintar Cuma Malas, Sabtu-Minggu Main Golf Kali!
-
Takut Pecah Belah Timnas Indonesia, Konflik STY vs Mees Hilgers akan Dibongkar Setelah Oktober
-
9 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Suntik Dana Rp200 Triliun, Menkeu Purbaya ke Para Bos Bank BUMN: Suruh Mikir, Mereka Orang Pintar!
-
Terbongkar! Tangan Kanan Akui Shin Tae-yong Memang Punya Masalah dengan Mees Hilgers
Terkini
-
Meski Disebut Kondusif, Menhan Pastikan TNI Tetap Jaga DPR dan Objek Vital Lainnya
-
Jawab Isu Mahfud MD jadi Menko Polkam, Aris Marsudiyanto Bocorkan Kriteria Pilihan Presiden
-
Viral! Kepala Sekolah SMPN 1 Prabumulih Diduga Dicopot Usai Tegur Anak Wali Kota?
-
Celana Dalam Pink Jadi Saksi Aksi Bejat Guru SMK di Batang, Ancam dan Rayu Siswi Sejak Awal Tahun
-
Soal Prabowo Lantik Menkopolkam dan Menpora Baru Besok, Anak Buahnya Bilang Begini!
-
Respons Usulan Menteri Pigai Soal Lapangan Khusus Demo di DPR, Komisi XIII: Perlu Kajian Lanjut
-
Sebelum Ditusuk, PSK di Sidrap Sempat Gigit Tangan Pelaku dan Teriak Minta Tolong
-
Kabinet Merah Putih Masih Pincang, Besok Prabowo Lantik Menko Polkam dan Menpora Baru?
-
Bakal Tersangka usai Didepak Prabowo? Mahfud MD Ungkap 2 Opsi Seret Budi Arie di Kasus Judol
-
Serangan Balik KPK! Bongkar Aliran Dana Rp 108 Miliar ke Perusahaan Rudy Tanoe