Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus melakukan berbagai cara agar jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta yang saat ini sekitar 72.697 orang, bisa dipangkas. Salah satunya ialah menerapkan sistem Key Performance Indicator.
Dari jumlah PNS tersebut terbagi menjadi dua, yaitu PNS non guru atau PNS struktural sebanyak 39.913 orang dan PNS Guru atau PNS fungsional sebanyak 32.784 orang.
"Kita sudah minta semua orang isi KPI ada kinerjanya. Dari eselon I sampai staf ada data kinerja yang musti diisi jadi bukan cuma absen," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (14/7/2016).
Selain itu, dia juga telah meminta Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Pemprov DKI untuk menilai kinerja PNS. Apabila beban kerja mereka masih kurang akan ditambah, mengingat gaji besar yang didapat PNS DKI.
"Makanya, kita stop dan berhenti terima pegawai baru, melainkan manfaatkan yang ada," ujar mantan Bupati Belitung Timur itu.
"Harusnya kalau kita tiru kota besar lain kita bisa potong setengah. Pegawai kita kebanyakan," Ahok menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
Terkini
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai
-
Gus Ipul Prihatin Kasus Siswa SD di NTT, Ingatkan Pentingnya Data Perlindungan Sosial
-
Nekat Bongkar Trotoar Tanpa Izin, Pengelola Hotel di Pondok Indah Kena Sanksi
-
Sebelum Lakukan Pemutihan Utang BPJS, Pemerintah Ingin Pastikan Hal Ini
-
Kendalikan Banjir, Pramono Anung dan Andra Soni Sepakat Bangun Waduk Polor
-
Prabowo Undang Eks Menlu dan Wamenlu ke Istana, Bahas Geopolitik dan BoP