Rumah Sakit Hosana Medica membeberkan alasan terkait pembelian vaksin palsu kepada CV Azka Medical yang merupakan distributor vaksin palsu.
RS Hosana Medica merupakan salah satu dari 14 daftar Rumah Sakit yang menerima vaksin palsu berdasarkan rilis Kementerian Kesehatan.
Direktur RS Hosana Medica, Erik Maruapey beralasan pembelian vaksin palsu kepada CV Azka Medical dikarenakan kelangkaan vaksin di rumah sakit tersebut selama September 2015 hingga April 2016.
"Pihak Rumah Sakit Hosana Medica Bekasi melakukan pemesanan vaksin kepada CV Azka Medika dikarenakan adanya kelangkaan dan kekosongan vaksin, selama rentan waktu 22 September 2015 sampai 13 April 2016,"ujar Erik dalam jumpa pers di RS Hosana Medica, Jalan Pramuka, Kelurahan Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, Senin (18/7/2016).
Adapun jenis vaksin palsu yang telah digunakan dalam di RS Hosana Medica selama 22 September 2015 hingga 13 april 2016 yakni jenis ATS (Anti Tetanus Serum) dan tuberculin. Pasalnya pihaknya telah melakukan penelusuran dan mendata terhadap semua jenis vaksin yang dinyatakan palsu berdasarkan Bukti fisik dan pemesanan dari programa sistem Informasi manajemen (SIM) meliputi bukti pemesanan, pembeliam dan pembayaran.
"Bukti layanan ditelusuri dari Rekam Medis, RS Hosana Medica Bekasi menggunakan 2 jenis vaksin, yaitu ATS dan tuberculin,"ucapnya.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada RS Hosana Medica Bekasi kepada pasien, keluarga pasien dan pihak- pihak yang menjadi korban peredaran vaksin palsu. Oleh karena itu, pihaknya bertanggungjawab kepada korban vaksin palsu dengan memberikan vaksinasi ulang secara gratis.
"Pihak Rumah Sakit bersedia memberikan vaksinasi ulang tanpa biaya, atau arahan yang lain dari satgas penanggulangan vaksin palsu," kata Erik.
Tak hanya itu, pihaknya mengaku prihatin dengan adanya vaksin palsu di RS Hosana Medica yang dilakukan oleh oknum-yang oknum tidak bertanggung jawab.
Erik juga menuturkan, pihaknya juga kecewa dengan kelalaian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Kami kecewa dengan kelalaian BPOM dalam tanggung jawabnya terhadap keamanan, khasiat, dan Mutu vaksin yang beredar di negeri Kita Indonesia, serta tidak berjalannya pengawasan secara berkesinambungan terhadap vaksin yang beredar," jelas Erik.
Dirinya menambahkan, pihak RS telah memenuhi pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan, pemanggilan Kementerian Kesehatan serta Bareskrim Mabes Polri.
"Kami akan selalu memenuhi pemanggilan, pemeriksaan ataupun penyelidikan oleh pihak Bareskrim Polri," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU