Aksi anarkisme yang dilakukan orangtua pasien yang mendapat vaksin palsu terjadi di beberapa rumah sakit yang teridentifikasi menggunakan vaksin palsu. Tak hanya oknum dokter yang terlibat, dokter-dokter lainnya pun juga menjadi pelampiasan orangtua pasien, meski sama sekali tak terkait kasus vaksin palsu.
Untuk menghindari kekisruhan, Ketua PB (Pengurus Besar) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof. dr. Ilham Oetama Marsis mengusulkan agar pemerintah mendirikan posko pengumuman pengaduan di Dinas Kesehatan setempat.
"Posko untuk menghindari kekisruhan masyarakat yang pernah membawa anaknya. Ini berfungsi menerima pengaduan untuk pelayanan vaksinasi, serta memberikan penjelasan mengenai periode vaksinasi pada bayi yang terindikasi menerima suplai vaksin palsu," ujar Prof Marsis pada temu media di kantor PB IDI, Jakarta, Senin (18/7/2016).
Dengan adanya posko pengaduan ini, Marsis berharap agar masyarakat khusunya orangtua pasien yang terindikasi menerima vaksin palsu mendapatkan pengarahan yang jelas, kapan buah hatinya akan mendapatkan vaksinasi ulang sesuai ketentuan yang ada.
"Yang terjadi, mereka (orangtua pasien) bertindak anarkis di rumah sakit dan menyalahkan tenaga medis tanpa mengedepankan asas praduga tak bersalah," imbuh Marsis.
Ia pun meminta kepada pihak kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan bagi tenaga dan fasilitas kesehatan agar pemberian pelayanan pada masyarakat bisa berjalan seperti biasa.
"Kami juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi kejadian ini, karena permasalahan kesehatan seluruh rakyat harus disandarkan kepada kemaslahatan bersama," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama