Suara.com - Badan antidoping dunia (WADA) merekomendasikan agar Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan Komite Paralympic menjatuhkan sanksi berupa larangan bagi seluruh atlet Rusia untuk tampil pada Olimpiade Rio de Janeiro Agustus 2016.
Hal tersebut terkait dengan hasil laporan investigasi yang dipimpin pengacara independen Kanada Richard McLaren yang dipublikasikan Senin (18/7), dimana diungkap adanya pelanggaran berupa penggunaan obat terlarang oleh atlet Rusia pada Olimpiade Musim Dingin 2014 yang didukung oleh pemerintahnya.
WADA mengeluarkan tujuh rekomendasi setelah laporan tersebut, termasuk di antaranya agar pejabat pemerintahan Rusia tidak mendapat akses di kegiatan olahraga internasional, termasuk Olimpiade Rio 2016.
Di antara rekomendasi itu, WADA mengatakan bahwa federasi-federasi cabang olahraga internasional perlu mempertimbangkan tindakan terhadap organisasi cabang olahraga Rusia.
"Memalukan, laporan McLaren ini menguatkan dugaan adanya manipulasi dalam proses pengawasan doping di laboratorium saat Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014, dan setelahnya," ata ketua WADA Sir Craig Reedie dalam sebuah pernyataan, Senin (Selasa pagi WIB).
"Bukti ini tidak hanya melibatkan kementerian olahraga Rusia dalam menjalankan sistem pengawasan doping yang melanggar prosedur, bukti ini juga menyatakan bahwa ada partisipasi aktif Federal Security Service Rusia dan Pusat Persiapan Tim Nasional negara tersebut," katannya.
Investigasi independen yang didukung WADA tersebut menegaskan pernyataan mantan ketua laboratorium doping Moskwa Grigory Rodchenkov, yang bulan lalu kepada New York Times mengungkapkan bahwa lusinan atlet Rusia menggunakan obat pemacu tenaga di Sochi 2014 dengan persetujuan pejabat olahraga nasional.
Laporan itu mengatakan, Kementerian Olahraga Rusia telah mengawasi manipulasi dari hasil tes atlet selama bertahun-tahun sebelum Olimpiade Musim Dingin di Sochi, Rusia.
Di Sochi sendiri, dimana observer internasional meneliti tes doping, sampel-sampel yang positif tidak dimusnahkan begitu saja, tapi ada sistem penukaran sampel, demikian laporan McLaren. (Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Impor Minyak Rusia Mulai Jalan, Pakar Ingatkan Risiko Ketahanan Energi RI
-
Impor Minyak Rusia Mulai Dieksekusi Bulan Ini
-
Mengapa Prabowo Membeli Minyak Rusia?
-
Kerja Sama Energi RIRusia Makin Kuat, Pasokan Minyak dan Investasi Kilang Segera Masuk
-
Indonesia Beli Migas dari Rusia, Lalu Bagaimana dengan Amerika? Ini Jawaban Bahlil
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Sebut Iran Mampu Mempraktikkan Ajaran Trisakti Bung Karno, PDIP: Bagaimana dengan Pemerintah?
-
Kotak Pandora UFO dan Alien Bakal Dibuka Trump, Politikus AS: Publik Bakal Geleng-geleng
-
Gebrakan Baru Donald Trump: Pentagon Bakal Buka-bukaan Soal Alien dan UFO
-
Kami Lapar! Suara Marinir AS di Tengah Perang Iran: Makanan Minim, Moral Prajurit Anjlok
-
Kunjungi Lembah Tidar, Prabowo Bakal Beri Pengarahan Langsung ke 478 Ketua DPRD se-Indonesia
-
Intip Rutinitas Sabtu Pagi Prabowo: Berenang di Hambalang Lalu Terbang ke Magelang
-
Lebih Enak MBG? Penampakan Makanan Tak Layak Prajurit AS Saat Perang Lawan Iran
-
Gencatan Senjata Rapuh? Hizbullah Ngotot Israel Harus Angkat Kaki dari Lebanon Selatan
-
Trump Larang Israel Serang Lebanon, Benjamin Netanyahu Langsung Manut
-
Tanggapi Ancaman Blokir Wikipedia, DPR Minta Pemerintah Kedepankan Dialog dan Kehati-hatian