Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, mengimbau kepada publik untuk tidak panik dan menyudutkan pihak Rumah Sakit dan para tenaga medis dalam kasus vaksin palsu. Saat ini, banyak tenaga media yang merasa terpojokkan karena luapan emosi dari masyarakat yang merasa anaknya menjadi korban vaksin palsu.
"Kami meminta, karena saat ini, sekarang banyak tenaga tenaga medis, dokter dan lain merasa tidak nyaman, karena ada kepanikan, amarah dari keluarga korban," kata Dede, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/7/2016).
Dede mengakui, wajar jika para keluarga korban marah dalam menyikapi kasus vaksin palsu. Namun demikian, ia meminta supaya amarah tersebut tidak mengenalisir semua rumah sakit dan semua tenaga medis.
Biar bagaimanapun, rumah sakit dan tenaga medis merupakan pusat pelayanan kesehatan. Kebutuhan masyarakat akan keberadaan rumah sakit dan tenaga media sangat tinggi. Sebab itu, masyarakat diimbau tetap gunakan kepala dingin dalam merespon kasus vaksin palsu.
"Sebenarnya amarah keluarga itu wajar, tetapi program medis, program kesehatan harus tetap berjalan. Karena orang yang ingin berobat masih banyak," tutur Ade.
Ade melanjutkan, pihaknua mengimbau agar para orang gua korban tidak memperkeruh suasana dengan melakukan tindakan-tindakan di luar hukum. Sebab hal ini bisa membuat para tenaga media justeru merasa ketakutan.
"Jadi kita pun sebagai orang tua, saya menghimbau agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada hukum. Karena nanti ini akan menyebabkan tenaga tenaga medis ini merasa takut untuk melakukan penyelamatan hal-hal yang lain," kata Dede.
Dede menegaskan, publik jangan over generalisasi. Tidak semua rumah sakit, tidak semua tenaga medis terlibat dalam kasus vaksin palsu.
"Oleh karena itu, saya sampaikan di sini, tidak semua Dokter bersalah, tidak semua Perawat itu salah, tidak semua Bidan itu salah, tidak juga semua rumah sakit tahu. Sebetulnya yang tahu ini bagian pembelian," kata Dede.
Sebab itu, kata Dede, publik jangan sampai menghakimi atau main hakim sendiri dalam kasus ini. Serahkan kepada yang berwenang, supaya proses penyelesaiannya lancar.
"Artinya kita jangan memberikan semacam hukuman kepada institusi yang besar, tetapi ini mesti dicari oknum. Dan proses mencari oknum ini, ini ada pengadilan. Jadi harus ada pembuktian dulu oleh karena itu saya menghimbau kita jangan bertindak di luar hukum," kata Dede.
Berita Terkait
-
Diduga Masih Ada 9 Provinsi Kena Vaksin Palsu Belum Terkuak
-
Vaksinasi Ulang Bisa Cegah Penyakit Difteri, Pertusis dan Tetanus
-
Polisi Jaga Ketat Rumah Sakit dan Klinik Pemberi Vaksin Palsu
-
Teror Vaksin Palsu, Politisi Nasdem: Dokter Bukan Malaikat
-
DPR akan Bentuk Tim Pengawasan Dewan Terkait Kasus Vaksin Palsu
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Bukan soal Whoosh, Ini Isi Percakapan Dua Jam Prabowo dan Ignasius Jonan di Istana
-
KontraS Pertanyakan Integritas Moral Soeharto: Apa Dasarnya Ia Layak Jadi Pahlawan Nasional?
-
Viral Pria Gelantungan di Kabel Jalan Gatot Subroto, Ternyata Kehabisan Ongkos Pulang Kampung
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang