Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri, di Jakarta, Kamis (14/7). [suara.com/Oke Atmaja]
Baca 10 detik
Efek persoalan proyek reklamasi merembet kemana-mana. Bahkan, hubungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ikut memanas.
Rizal Ramli sampai heran kenapa Ahok bersikeras mempertahankan proyek reklamasi Pulau G di utara Jakarta, padahal pemerintah pusat sudah menghentikannya. Untuk mengungkapkan keheranan, Rizal Ramli sampai mempertanyakan Ahok itu gubernur atau karyawan pengembang.
Ahok tak terima dengan sikap Rizal Ramli.
Rizal Ramli sampai heran kenapa Ahok bersikeras mempertahankan proyek reklamasi Pulau G di utara Jakarta, padahal pemerintah pusat sudah menghentikannya. Untuk mengungkapkan keheranan, Rizal Ramli sampai mempertanyakan Ahok itu gubernur atau karyawan pengembang.
Ahok tak terima dengan sikap Rizal Ramli.
"Makanya kalau dia (Rizal Ramli) ngomong kayak gitu menurut saya nggak pantes, ngomong kalimat ini gubernur atau karyawan Podomoro," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Ahok menegaskan kalau Ahok karyawan pengembang Pulau G, PT. Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land), tentu tidak akan ngotot meminta kontribusi tambahan sebesar 15 persen melalui dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta.
Ahok menegaskan kalau Ahok karyawan pengembang Pulau G, PT. Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land), tentu tidak akan ngotot meminta kontribusi tambahan sebesar 15 persen melalui dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta.
"Kalau gue karyawan Podomoro, gue udah nggak kenakan 15 persen bos," kata Ahok.
Ahok balik menilai Rizal Ramli seperti oknum DPRD DKI Jakarta yang suka menuduh orang lain.
"Jadi itu tuduhan samalah kayak oknum DPRD dulu, tuduh saya gubernur Podomoro. Nggak tahunya yang nego-nego sama mereka siapa? (Dia sendiri) terima duit Ariesman siapa? DPRD juga," kata Ahok.
Keheranan Rizal Ramli memuncak setelah Ahok menyurati Presiden Joko Widodo sebagai usaha agar reklamasi Pulau G dilanjutkan lagi.
Rizal mengatakan pembatalan proyek Pulau G merupakan keputusan empat menteri yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappenas, serta Rizal Ramli sendiri sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.
"Satu menteri saja sebenarnya sudah cukup untuk menghentikan. Menteri Lingkungan Hidup, misalnya. Nah, ini tiga menteri dan satu menko," kata Rizal.
Komentar
Berita Terkait
-
Ojol Tewas, Ahok Sebut DPR Takut: Kenapa Tidak Berani Terima Orang Demo?
-
Ahok Ikut Komentar Soal Kenaikan Gaji Anggota DPR: Mau Rp1 Miliar Sebulan Oke
-
Ahok Tak Masalah kalau Gaji Anggota DPR Rp1 Miliar Sebulan, Tapi Tantang Transparansi Anggaran
-
CEK FAKTA: Ahok Sebut Jokowi Terseret Korupsi Pertamina Rp 193,7
-
Dari Rival Sengit Jadi Kawan Koalisi? Anies Baswedan Jawab Soal Potensi 'Duet' dengan Ahok
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO