Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) usai menjalani pemeriksaan di Badan Reserse Kriminal Polri, di Jakarta, Kamis (14/7). [suara.com/Oke Atmaja]
Efek persoalan proyek reklamasi merembet kemana-mana. Bahkan, hubungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ikut memanas.
Rizal Ramli sampai heran kenapa Ahok bersikeras mempertahankan proyek reklamasi Pulau G di utara Jakarta, padahal pemerintah pusat sudah menghentikannya. Untuk mengungkapkan keheranan, Rizal Ramli sampai mempertanyakan Ahok itu gubernur atau karyawan pengembang.
Ahok tak terima dengan sikap Rizal Ramli.
Rizal Ramli sampai heran kenapa Ahok bersikeras mempertahankan proyek reklamasi Pulau G di utara Jakarta, padahal pemerintah pusat sudah menghentikannya. Untuk mengungkapkan keheranan, Rizal Ramli sampai mempertanyakan Ahok itu gubernur atau karyawan pengembang.
Ahok tak terima dengan sikap Rizal Ramli.
"Makanya kalau dia (Rizal Ramli) ngomong kayak gitu menurut saya nggak pantes, ngomong kalimat ini gubernur atau karyawan Podomoro," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Ahok menegaskan kalau Ahok karyawan pengembang Pulau G, PT. Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land), tentu tidak akan ngotot meminta kontribusi tambahan sebesar 15 persen melalui dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta.
Ahok menegaskan kalau Ahok karyawan pengembang Pulau G, PT. Muara Wisesa Samudra (anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land), tentu tidak akan ngotot meminta kontribusi tambahan sebesar 15 persen melalui dua raperda tentang reklamasi Teluk Jakarta.
"Kalau gue karyawan Podomoro, gue udah nggak kenakan 15 persen bos," kata Ahok.
Ahok balik menilai Rizal Ramli seperti oknum DPRD DKI Jakarta yang suka menuduh orang lain.
"Jadi itu tuduhan samalah kayak oknum DPRD dulu, tuduh saya gubernur Podomoro. Nggak tahunya yang nego-nego sama mereka siapa? (Dia sendiri) terima duit Ariesman siapa? DPRD juga," kata Ahok.
Keheranan Rizal Ramli memuncak setelah Ahok menyurati Presiden Joko Widodo sebagai usaha agar reklamasi Pulau G dilanjutkan lagi.
Rizal mengatakan pembatalan proyek Pulau G merupakan keputusan empat menteri yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappenas, serta Rizal Ramli sendiri sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.
"Satu menteri saja sebenarnya sudah cukup untuk menghentikan. Menteri Lingkungan Hidup, misalnya. Nah, ini tiga menteri dan satu menko," kata Rizal.
Komentar
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Krisis Energi, Presiden Korsel Minta Warga Mandi Jangan Lama-lama, Cas HP Hanya Siang
-
Viral Tuduhan Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, DLH DKI: Itu Titik Penampungan Resmi
-
Studi: Karbon Biru Bisa Tekan Emisi Dunia, Mengapa Banyak Negara Belum Menggunakannya?
-
Iran Tolak Proposal Trump, Ajukan 5 Syarat Termasuk Ganti Rugi Perang dan Kontrol Selat Hormuz
-
Pulau Terancam Diduduki, Iran Beri Peringatan Keras kepada Negara-Negara Tetangga
-
Krisis PPPK di NTT: 9.000 Pegawai Terancam Putus Kontrak Masal
-
Di Balik Cloud Storage, Ada Biaya Lingkungan yang Harus Kita Bayar
-
Jerman 'Impor' Tenaga Kerja India: Solusi di Tengah Tsunami Pensiun
-
Tak Masalah Dilaporkan ke Dewas KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi: Bentuk Kepedulian Masyarakat
-
Israel Perluas Serangan ke Lebanon, Begini Sejarahnya!