Suara.com - Presiden Joko Widodo melantik Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/7/2016). Suhardi dilantik untuk menggantikan Jenderal Tito Karnavian, sedangkan Penny menggantikan Roy Alexander Sparingga.
Setelah disumpah oleh Presiden, mereka menandatangani berita acara pengangkatan.
Suhardi diangkat berdasarkan Keppres Nomor 70/PPA/2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan utama kepala BNPT dan Penny diangkat berdasarkan Keppres Nomor 68/PPA/2016 tentang pengangkatan jabatan utama di lingkungan BPOM.
Suhardi merupakan lulusan Akpol 1985. Dia pernah menjabat Kepala Bareskrim Polri dan terakhir bertugas menjadi Sekretaris Utama Lemhanas.
Penny sebelumnya menjabat sebagai Fungsional Perencana Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada 2012- 2014, Penny menjadi anggota Komisi Nasional Perumusan Agenda Pembangunan Pasca MDG-2015. Tahun 2008 – 2011, perempuan kelahiran Jakarta menjabat sebagai Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan, Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan, Bappenas.
Acara pelantikan dihadiri sebagian menteri Kabinet Jerja, di antaranya Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Wakil Ketua MPR Oesman Sapta, dan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga hadir.
Pelantikan tersebut terjadi di tengah situasi yang sedang menghangat. Terorisme meningkat di berbagai negara, di dalam negeri gembong teroris dari Poso, Santoso, ditembak mati. Tetapi, anak buah Santoso kabur dan mereka dikhawatirkan membuat menebar teror baru.
Situasi juga menghangat di dunia medis. Vaksin palsu buat bayi beredar. Belasan rumah sakit teridentifikasi memakai vaksi palsu. Polisi telah menangkap puluhan tersangka yang terdiri dari kepala rumah sakit sampai pembuatnya. Tetapi, kasus yang terungkap baru yang terjadi pada tahun 2016, sementara pemalsuan terjadi sejak tahun 2003.
Berita Terkait
-
Apakah Daviena Skincare Sudah BPOM? Begini Cara Memeriksanya
-
Buat Surat Terbuka, Nikita Mirzani Minta BPOM Jadi Saksi Ahli di Sidang Kasusnya Lawan Reza Gladys
-
Stevia Aman Gak Sih? BPOM sampai Guru Besar IPB Jawab Tudingan Picu Diabetes dan Kanker!
-
BPOM Respons Temuan Indomie di Taiwan Mengandung Etilen Oksida, Produk Masih Aman di Indonesia?
-
Indomie Soto Banjar Mengandung Zat Pemicu Kanker? Ini Kata Otoritas Taiwan dan BPOM
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO