Jadi TSK Kasus Penipuan, Begini Pengakuan Ramadhan ke Demokrat

Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Nurhayati Assegaf mengatakan sudah mendapatkan penjelasan terkait kasus yang menjerat Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan. Ramadhan dijemput paksa petugas Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dari rumahnya di Jakarta, Selasa (19/7/2016), dan ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara kasus dugaan penipuan uang sebesar Rp24 miliar, yang dipinjamnya dari para simpatisan, saat mencalonkan diri jadi wali kota Medan, tahun 2015.

Nurhayati mengatakan Ramadhan membantah terlibat kasus penipuan.

"Ramadhan Pohan katakan itu berkaitan ketika nyalon jadi wali kota. Tapi beliau sama sekali tak tersangkut masalah tersebut. Itu klarifikasi yang kami dapatkan dari Ramadhan Pohan," kata Nurhayati di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7/2016).

Nurhayati menambahkan Ramadhan juga membantah menerima uang sebesar Rp4,5 miliar dari hasil penipuan, seperti yang dituduhkan oleh LHH Sianipar pada Maret 2016. Ramadhan juga membantah menerima uang hasil penipuan sebesar Rp10,8 miliar yang diadukan seorang perempuan bernama LH br Simanjuntak. Perempuan ini merupakan ibu dari LHH Sianipar.

"Nggak terima yang dituduhkan. Tidak ada utang piutang, tim sukses menerima. Ramadhan tak tahu. Itu klarifikasi Ramadhan sendiri," kata Nurhayati.

Nurhayati lebih percaya dengan penjelasan Ramadhan. Dia menilai tuduhan tersebut fitnah dan bisa berdampak pada nama baik keluarga Ramadhan dan Demokrat.

"Karena dalam hidup kita, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, karena fitnah ini luar biasa, keluarga, teman-teman apalagi menyangkut partai. Saya senang karena media klarifikasi. Jadi ini tidak benar apa yang terjadi," kata Nurhayati.

Lebih jauh, Nurhayati menegaskan kepada kader yang terbukti terlibat kasus hukum, tidak akan dibela partai.

"Selama ini demokrat jelas kita konsolidasi dan kita tidak konpromi dengan koruptor. Artinya kita enggak mau juga kalau kita didzalimi. Kita doa semoga diberi hidayah orang-orang yang dzalimi Demokrat dan Demokrat dilindungi," tutur Nurhayati.