Suara.com - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting merilis hasil survei terkait dengan apakah Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan kembali maju ke pilkada periode 2017-2022 melalui jalur independen atau melalui jalur partai politik, Kamis (21/7/2016).
"58,5 persen warga setuju Ahok menjadi calon hanya PDI Perjuangan tanpa didukung oleh Teman Ahok yang telah mengumpulkan satu juta KTP pemilih DKI, lalu 28,3 persen tidak mendukung Ahok maju lewat PDIP dan 13,3 persen menjawab tidak tahu," ujar Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting Sirojudin Abbas dalam konferensi pers hasil survei bertema Pemilih DKI dan Kinerja Petahana di kantor SMRC, Jalan Cisadane, nomor 8, Cikini, Jakarta Pusat.
Responden juga ditanya mengenai apakah akan memilih Ahok jika maju melalui jalur independen tanpa didukung oleh partai politik manapun. Sirojuddin menyebutkan sebanyak 58,9 persen responden menyatakan mendukung Ahok maju lewat jalur non partai. Sementara sebanyak 27,8 persen responden tidak mendukung Ahok apabila maju secara independen, sementara 13,4 persen menjawab tidak tahu.
Dari hasil survei, kata Sirojuddin, juga menunjukkan apabila Ahok diusung koalisi partai tanpa Teman Ahok, sebanyak 59,4 persen dari 213 responden menyatakan memilih Ahok.
"59,4 persen warga DKI Jakarta akan memilih Ahok maju menjadi calon dari koalisi partai, 26 persen tidak memilih Ahok dan 14,6 menjawab tidak tahu," katanya.
Tetapi, secara garis besar, survei menggambarkan bahwa mayoritas masyarakat Jakarta akan tetap memilih Ahok menjadi gubernur apapun jalurnya.
"Bagi warga DKI tidak penting siapa yang mencalonkan Ahok, apakah relawan Teman Ahok saja, koalisi partai atau hanya satu partai yang bisa mencalonkan tanpa koalisi yakni PDI Perjuangan. Yang penting Ahok menjadi calon dan kemungkinan besar ia akan dipilih mayoritas ketika survei diadakan," kata dia.
Survei yang dilakukan SMRC dilaksanakan pada 24 Juni hingga 29 Juni 2016 dengan jumlah sampel acak sebanyak 820 responden. Memakai metode multistage random sampling.
Namun, respon rate lebih rendah 646 responden atau 78, 8 persen yang dianalisis. Sementara margin of error kurang lebih 3,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Berita Terkait
-
Ahok Adu Mulut dengan Pengacara Kasus LNG, Hakim Sampai Harus Turun Tangan
-
Ahok Ngamuk di Sidang Korupsi LNG Pertamina: Saya Paling Benci Korupsi, Akan Saya Sikat!
-
Ahok Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi LNG Pertamina Rp1,7 Triliun, Irit Bicara Saat Tiba di Tipikor
-
Kesaksian Ahok di Kasus Korupsi Pertamina Bikin Geger, Sentil Menteri BUMN
-
Pakar UGM Bongkar Akar Masalah BUMN: Titipan Politik Bikin Rugi dan Rawan Korupsi
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
Taruna Akmil akan Dampingi Siswa Sekolah Rakyat Belajar Mandiri di Asrama Selama 5 Hari
-
Tak Lagi 'Macan Ompong', RUU HAM Beri Komnas HAM Kewenangan Penyidikan
-
Menuju Kota Global, Jakarta Kejar Target Bebas Buang Air Sembarangan
-
Jangan Terkecoh! Pendakian Gunung Merapi Masih Ditutup, Abaikan Ajakan di Medsos
-
Jadi Otak Penyekapan, Bos Percetakan di Senen Perintahkan Anak Buah Pasung Kaki Korban
-
Bertemu Dony Oskaria, KPK Minta Pejabat BUMN Bandel Tak Lapor LHKPN Disanksi
-
Gelar Budaya Jokowi Disorot, Dinilai Jadi 'Senjata' Politik Incar Masyarakat Paternalistik
-
Satu Tahun Menuju 5 Abad, Apakah Jakarta Sudah Layak Kota Global?
-
Sekjen Golkar: Pasar Tak akan Goyang Hanya Karena Gaya Pidato Prabowo
-
Rp1,1 Triliun Anggaran Pendidikan Jakarta Tak Terserap, DPRD: Harusnya Bisa untuk Sekolah Gratis