Suara.com - Politikus Hanura Yuddy Chrisnandi mengaku mendapatkan tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk tetap membantu pemerintah selepas menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Tawaran disampaikan Presiden Jokowi kepada Yuddy kala memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara, Selasa (26/7/2016) malam.
"Jadi prosesnya itu semalam saya diminta bertemu dengan Pak Presiden. Saat bertemu beliau, beliau menyampaikan bahwa ada situasi internasional, tekanan ekonomi global, kondisi dan situasi politik nasional yang mengharuskan pemerintah melakukan percepatan dan perubahan, sehingga Pak Presiden mengatakan kepada saya mohon maaf," kata Yuddy di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (27/7/2016).
Yuddy mengatakan pernyataan Presiden kepada dirinya terhenti pada kata "mohon maaf." Namun dia sudah bisa memahami maksud Presiden ingin menggantinya dari kursi kabinet.
"Presiden tidak meneruskan permohonan maafnya, tapi saya paham. Saya lalu mengatakan kepada Pak Presiden tidak ada masalah sama sekali, saya ikhlas dan bahkan berterima kasih kepada beliau sudah diberikan kesempatan membantu kabinet selama kurun waktu hampir dua tahun," ujar Yuddy.
Selanjutnya, dalam pertemuan yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu, Yuddy mengaku turut menyampaikan permohonan maafnya manakala ada hal-hal tidak berkenan serta ada harapan Presiden yang tidak terlaksana selama dirinya menjabat Menteri PANRB.
Yuddy juga menyampaikan pandangannya untuk kebaikan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Lebih jauh, Yuddy mengungkapkan dalam pertemuan itu Presiden berharap agar dia tetap membantu pemerintahan.
"Beliau bertanya kira-kira saya ada ekspektasi bertugas di mana. Saya mengucapkan terima kasih, saya katakan kalau Pak Presiden percaya kepada saya cukup lah saya menjadi duta besar, agar saya memiliki banyak waktu untuk menulis," kata Yuddy.
Menurut Yuddy respon Presiden atas harapannya terlihat positif yang tergambar dari kegembiraan raut wajah Jokowi.
"Saya melihat Pak Presiden tanggapannya sangat gembira. Menjadi duta besar di negara kecil juga tidak apa-apa, saya jadi punya kesempatan menulis dan lebih banyak waktu mengajar, karena saya guru besar di Universitas Nasional jadi harus terus mengajar," kata dia.
Presiden menunjuk politikus Partai Amanat Nasional Asman Abnur menggantikan posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di dalam Kabinet Kerja. (Antara)
Berita Terkait
-
BREAKING NEWS! Prabowo Tunjuk Dony Oskaria Jadi Plt Menteri BUMN Gantikan Erick Thohir
-
Dicopot dari Kepala PCO, Ini Rekam Jejak Hasan Nasbi di Dunia Politik
-
Kritik Pedas Rocky Gerung Respons Reshuffle Prabowo: Cuma 'Dikocok Ulang', Hasilnya Sama Saja
-
Suara Live: Evaluasi Kinerja? Prabowo Copot 4 Pejabat, Sinyal Perubahan Besar di Kabinet Merah Putih
-
Jejak Politik Hendrar Prihadi: Disayang Jokowi, Didepak Prabowo, PDIP Resmi Jadi Oposisi Murni?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO