Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui sistem pembatasan kendaraan dengan menerapkan ganjil-genap kurang efektif mengurangi kemacetan di Jakarta.
Jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) lah menurut Ahok yang paling pas untuk mengurangi kendaraan pribadi melintasi jalan di Jakarta.
"Ya pasti lebih efektif (ERP) dari pada ganjil-genap. Jauh lebih efektif ya ERP. ERP yang paling efektif," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta (28/7/2016).
Ahok menjelaskan, penerapan aturan ganjil genap sebagai pengganti aturan '3 in 1' hanyalah sementara. Namun setelah sehari aturan ganjil genap diterapkan, Ahok merasa lebih baik daripada aturan '3 in 1'.
"Menurut saya cukup baik ya. Beberapa tempat walaupun padat tapi artinya ancar gitu lho. Walaupun masih ada beberapa orang yang coba-coba masuk (melanggar)," katanya.
Hingga kini, Ahok belum juga menanda tangani Peraturan Gubernur yang mengatur soal ERP. Kemarin, Rabu (27/7/2016), Ahok mengatakan Pergub ERP masih dibahas di Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta.
"Pergub ERP sudah jalan. Belum sampai ke meja saya nih. Kan dia mesti paraf-paraf ada beberapa. Saya harap minggu ini bisa masuk," kata Ahok kemarin.
Setelah payung hukum ERP rampung dan proses lelang baru bisa berjalan.
"Saya sih targetnya kemarin tanda tangan pergu. (Kendalanya) kadang-kadang pejabatnya nggak ada. Parafnya tertunda," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT