Suara.com - Presiden Joko Widodo menemui perwakilan masyarakat Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/8/2016) sore. Sekitar 17 orang perwakilan masyarakat Kendeng menyampaikan keluhannya terkait pendirian pabrik semen dan eksploitasi kawasan Gunung Kapur di Pati, Jawa Tengah.
Ketika itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki turut mendampingi Jokowi.
Usai pertemuan, Teten mengatakan Presiden Jokowi telah mendengar semua keluhan mereka.
"Tadi saya kira pembicaraan cukup baik, bicara dalam bahasa Jawa yang santun. Intinya saya kira tadi Bapak Presiden sudah mendengar keluhan dari masyarakat Kendeng tentang pembangunan pabrik semen dan eksploitasi kawasan Gunung Kapur di wilayah Kendeng," kata dia.
Jokowi menawarkan solusi yaitu sebelum proyek berjalan dilakukan pengkajian lingkungan.
"Tadi Presiden sudah menyepakati akan dilakukan kajian lingkungan strategis supaya bisa diketahui di kawasan Gunung Kapur ini mana yang bisa dieksploitasi mana yang tidak," ujar dia.
Pembangunan pabrik semen milik PT. Semen Indonesia saat ini sudah mencapai 95 persen. Dikatakan, jarak antara pabrik dan kawasan tambang mencapai 10 kilometer.
"Jadi kalau di pabriknya ini memang sudah dapat izin, begitu pula pabriknya sudah berdiri. Tapi kawasan tambangnya itu masuk dalam kategori yang perlu dilihat kembali lewat kajian lingkungan hidup strategis," tutur dia.
Itu sebabnya, Jokowi menugaskan Kantor Staf Kepresidenan untuk memimpin pengkajian lingkungan strategis. Teten mengatakan selama proses kajian berlangsung, eksploitasi tambang tidak boleh dilakukan.
"Pak Presiden sudah meminta KSP yang akan mengkoordinir studi ini. Karena ini bukan hanya lintas kementerian, tapi juga lintas daerah. Diperlukan kira-kira satu tahun studi itu," kata Teten.
Teten menambahkan studi tersebut nantinya akan melibatkan berbagai pihak. Salah satunya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan beberapa universitas di Indonesia.
Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng, Gunretno, yang ikut memberikan keterangan usai pertemuan sepakat dengan apa yang dibicarakan dengan Presiden. Dia juga menyatakan warga Kendeng siap untuk dilibatkan.
"Karena sudah ada kesepahaman dengan Pak Jokowi, saya berharap agar hal tersebut ditindaklanjuti secepatnya. Warga siap diajak rembukan, karena selama ini warga tidak pernah diajak berembuk. Budaya rembukan harus kita pikirkan bersama-sama," ujar dia.
Teten berharap solusi yang ditawarkan Presiden Jokowi dapat menjadi jalan keluar terbaik bagi semua pihak.
"Jadi nanti hasil studi itu yang akan jadi rujukan kita semua. Bagi pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, termasuk masyarakat. Saya kira itu jalan keluar terbaik bagi kemelut persoalan pabrik semen," kata dia.
Berita Terkait
-
Di Balik Kontroversi Ijazah Gibran Rakabuming Raka, Ini Profil Kampus MDIS Singapura
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Sita Uang Hingga Mobil dan Tanah dari Dirut BPR Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Terungkap! Modus Oknum Kemenag Peras Ustaz Khalid Basalamah dalam Kasus Kuota Haji
-
PWNU DKI Ingatkan soal Transformasi PAM Jaya: Jangan Sampai Air Bersih Jadi Barang Dagangan
-
Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Maluku Utara: 100 Hektar Hutan Disegel, Denda Menanti!
-
Diungkap KPK, Ustaz Khalid Basalamah Beralih dari Haji Furoda ke Khusus Gegara Dihasut Oknum Kemenag
-
KPK Ungkap Modus 'Pecah Kuota' Biro Haji: Sengaja Ciptakan Kelangkaan Demi Harga Mahal
-
Tanggapi Komeng dan Pramono Soal Banjir, PSI Desak Pemprov DKI Ikut Perbaiki Wilayah Hulu
-
Bus Transjakarta Pagi-pagi Buta Tabrak 4 Ruko di Cakung Jaktim, Banyak Korban!
-
Rp 1 Triliun Menguap, Siapa Oknum Pejabat Kemenag yang Dilobi Asosiasi Travel Haji di Jakarta?
-
Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli dan Eks Menteri LHK Siti Nurbaya, KPK Ungkap Alasannya!