Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, bersama Ketua Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo, dalam diskusi Dialektika Demokrasi terkait vaksin palsu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/7/2016). [Antara/M Agung Rajasa]
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf meminta pemerintah dan stakeholder untuk memberikan sanksi tegas terhadap pekerja asing yang tidak memenuhi syarat. Hal ini untuk menanggapi kasus penangkapan terhadap 70 warga Cina yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten ketika dipekerjakan PT. Indonesia River Engineering untuk proyek pabrik semen di Pulo Ampel, Serang, Banten.
"Peran kementerian tenaga kerja, dinas tenaga kerja provinsi, dinas tenaga kerja kabupaten dan kota harus mengecek secara berkala tenaga asing. Jadi tolong, ini karena pemerintah kita sekarang sedang menggelorakan untuk investasi dari Cina dan kadang-kadang mereka deal-nya memasukkan tenaga kerja mereka," kata Dede, Rabu (3/8/2016).
Menurut informasi maraknya pekerja asing yang masuk ke Indonesia memunculkan kesenjangan. Pekerja asal Cina kabarnya digaji Rp15 juta per bulan, sedangkan WNI hanya Rp2 juta per bulan.
Menurut Dede informasi tersebut perlu dikroscek lagi. Dede mendengar informasi pekerja kasar mendapatkan gaji setara dengan tenaga ahli atau supervisor.
"Jadi kita sepakat mengikuti prosedur saja. Artinya kita akan minta pemerintah mengecek apa benar itu pekerja kasar. Atau kalau dia izinnya sebagai supervisor, dia hanya bisa bekerja sebagai supervisor," tuturnya.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten mengamankan 70 pekerja asal Cina karena mereka tidak bisa menunjukkan dokumen apapun.
"Peran kementerian tenaga kerja, dinas tenaga kerja provinsi, dinas tenaga kerja kabupaten dan kota harus mengecek secara berkala tenaga asing. Jadi tolong, ini karena pemerintah kita sekarang sedang menggelorakan untuk investasi dari Cina dan kadang-kadang mereka deal-nya memasukkan tenaga kerja mereka," kata Dede, Rabu (3/8/2016).
Menurut informasi maraknya pekerja asing yang masuk ke Indonesia memunculkan kesenjangan. Pekerja asal Cina kabarnya digaji Rp15 juta per bulan, sedangkan WNI hanya Rp2 juta per bulan.
Menurut Dede informasi tersebut perlu dikroscek lagi. Dede mendengar informasi pekerja kasar mendapatkan gaji setara dengan tenaga ahli atau supervisor.
"Jadi kita sepakat mengikuti prosedur saja. Artinya kita akan minta pemerintah mengecek apa benar itu pekerja kasar. Atau kalau dia izinnya sebagai supervisor, dia hanya bisa bekerja sebagai supervisor," tuturnya.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten mengamankan 70 pekerja asal Cina karena mereka tidak bisa menunjukkan dokumen apapun.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
Terkini
-
BEM Persatuan se-DKI Ajak AMPB Jaga Ruang Demokrasi Jelang Aksi di DPR
-
Situasi Terbaru Bukit Serelo Lahat Terbakar, Karhutla Diperkirakan Capai 350 Hektar
-
Program KPR Renovasi BRI, Ketentuan Suku Bunga Ringan dan Tenor Panjang
-
Dari Kebab ke QRIS, Cerita Farhan Kebab Tumbuh Bersama Bank Sumsel Babel
-
Amnesty International Soroti Kemunduran Demokrasi: Banyak Partai, tapi Suaranya Satu
-
Panas Bumi Jadi Andalan Transisi Energi, Pemerintah Dorong Pemanfaatannya Lebih Cepat
-
Katarak Kongenital pada Anak dan Pentingnya Deteksi Sejak Dini
-
Semarak Turnamen Bulu Tangkis di Mall Solo, 219 Peserta Ikut Bertanding
-
Komunikasi Politik Prabowo Dinilai Kerap Blunder, Akademisi: Bisa Rugikan Pemerintah
-
PTBA Hadir untuk NTT, Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Bencana