Suara.com - Forum Mitra RT/RW se-Jakarta menggelar aksi untuk pengumpulan KTP sebagai bentuk penolakan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali mencalonkan diri sebagai gubernur. Mereka menolak Ahok karena dianggap sangat arogan dalam memimpin Jakarta.
Menanggapi hal ini, salah satu tokoh Betawi Untung P Napis mengaku, tidak mau berkomentar adanya penggalangan KTP warga DKI untuk menolak Ahok kembali maju di Pilkada DKI 2017 mendatang.
"Jujur aja ya, kita di sini koridornya budaya. Jadi kita nggak terkontaminasi dengan urusan itu (penolakan Ahok)," kata Untung di acara Lebaran Pendekar Betawi 2016, di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (7/8/2016).
Dia mengaku, tidak mau berurusan dengan politik jelang Pilkada di DKI Jakarta. Pasalnya, Untung mengaku juga pernah diminta mendukung penolakan Ahok dari perwakilan Organisasi Masyarakat. Dia sendiri hanya ingin memperjuangan kesenian dan kebudayaan masyarakat Betawi yang saat ini telah terpinggirkan.
"Kemarin banyak orang yang membuat gerakan kita tolak, mau mendompleng kita tolak. Karena misi kita adalah budaya, pure budaya. Kalau misalnya ada niatan lain itu lain hal ya. Tapi kita pure budaya," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Usut Manipulasi Pajak, Kejagung Tunggu Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP
-
Kemenkes Bangun 66 RS Tipe C di Daerah Terpencil, Apa Saja Fasilitas Canggihnya?
-
KPK Ungkap Ada Jatah Bulanan Rp7 Miliar ke Bea Cukai Agar Tak Cek Barang Bawaan PT Blueray
-
Terkuak! Alasan Kejagung Pertahankan Cekal Saksi Kasus Korupsi Pajak Walau KUHP Baru Berbeda
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi