Salah satu ketua RT di Kelurahan Tambora, Nandar mengaku, sudah tiga minggu dirinya mendatangi masyarakat yang tinggal di Kelurahan Tambora, Jakarta Pusat, untuk menggalang KTP menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ia menjelaskan, seluruh RT/RW yang tergabung dalam Forum Mitra RT/RW di Jakarta, langsung mendatangi rumah-rumah warga untuk diberikan sebuah form yang berisi tentang data diri warga yang menyatakan bahwa pihaknya menolak Ahok sebagai gubernur.
"Jadi kita door to door aja. Tanya ke warga satu persatu, dia dukung Ahok atau nggak, kalau nggak kita kasih form itu. Karena kita nggak mau ada kebohongan," kata Nandar saat berbincang dengan suara.com di area CFD Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (7/8/2016).
Ia pun mengaku, hingga saat ini pihaknya sudah mampu mengunpulkan 300 form warga Tambora yang menyatakan menolak Ahok sebagai Gubernur.
Ia pun mengaku, 300 form tersebut baru sebagian warga di Tambora saja. Ia yakin, dalam beberapa bulan kedepan akan semakin banyak warga yang ikut mengisi form tersebut.
"Karena banyak warga Tambora yang mengeluh kebijakan Ahok yang tidak berpihak kepada kami. Kayak banjir masih belum bisa ditangani, lalu banyak penggusuran. Kok jadi gubernur arogan. Makanya mereka mau isi form ini," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir