Suara.com - Tim Evaluasi Pemberantasan Terorisme yang beranggotakan 13 orang berhasil menjalankan di Poso, Sulawesi Tengah. Tim ini mengevaluasi upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Densus 88 Polri.
"Kami baru saja menemukan beberapa realitas di lapangan. Telah melihat betul keadaan penanganan terorisme, terutama di Poso. Bisa mengunjungi ke gunung-gunung, di lorong-lorong yang diduga sebagai wilayah Santoso," kata Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Hafid Abbas dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/8/2016).
"Mereka telah berhasil menjalankan mandat dan bisa mengamati situasi di lapangan, telah menemukan realitas-realitas di lapangan yang cukup komprehensif," Hafid menambahkan.
Hafid berharap penanganan kasus terorisme di masa mendatang tidak lagi dilakukan secara sepihak oleh aparat, melainkan melibatkan beberapa elemen, termasuk Komnas HAM.
"Mudah-mudahan tim ini bisa sinergi dengan Densus 88 dan BNPT. Tadi pagi bapak Kapolri (Jenderal Tito Karnavian) datang ke sini. Mudah-mudahan ini sinyal yang baik bahwa ke depan kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Tapi diperlukan kerjasama dan kebersamaan untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang cukup krusial dan rumit ini," tutur Hafid.
Lebih jauh, Hafid bersyukur dengan komitmen pemerintah lewat Luhut Panjaitan ketika masih menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan bahwa bilamana ada anggota Santoso yang mau menyerahkan diri secara sukarela, mereka akan diberikan keringanan hukuman.
"Alhamdulillah ada komitmen dari pemerintah untuk meminta secara baik, kelompok pengikut Santoso bisa turun ke lapangan. Oleh mantan menkopolhukam Bapak Luhut, menyampaikan bahwa mereka yang menyerahkan diri akan diberikan perhatian khusus dan mudah-mudahan bisa diberikan amnesti," ujar Hafid.
Berita Terkait
-
Bobon Santoso Percaya Cerita Pelaku Pemukulan, Bro Ron Kesenggol: Bon, Yakin Mau Ikutan?
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
Dokter Magang di Jambi Meninggal Diduga Kelelahan, MGBKI Kritik Adanya Kegagalan Sistem
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara