Suara.com - Politikus Partai Demokrat yang kini duduk di Komisi III DPR Ruhut Sitompul melontarkan kalimat bernada menantang Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono melalui media sosial Twitter @ruhutsitompul. Hal ini menyusul keputusan Yudhoyono menonaktifkan Ruhut dari jabatan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat.
"Ha ha ha orang-orang stresssssssss yang ketakutan melihat Aku di Partai Demokrat maunya Aku dipecat dari PD, kasian deh apa Pak SBY berani pecat," tulis Ruhut di Twitter, Senin (22/8/2016).
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan reposisi terhadap Ruhut merupakan hasil keputusan Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan, kata Syarief, memiliki tugas untuk mengawasi tindakan seluruh kader.
"Memang benar (reposisi) tapi saya tidak tahu pasti karena itu kan dibahas di Dewan Kehormatan. Untuk alasannya kenapa bisa ditanyakan ke Dewan Kehormatan, karena dewan kehormatan yang selalu melakukan pengawasan terhadap kadernya," kata Syarief di DPR.
Keputusan Dewan Kehormatan, kata dia, telah menjadi keputusan partai.
Namun, Syarief tidak tahu secara persis kenapa Ruhut mendadak dinonaktifkan. Menurut dia, keputusan itu tak terkait dengan sikap Ruhut yang menjadi pendukung Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di pilkada Jakarta periode 2017-2022, meskipun Demokrat belum bersikap.
"Tentunya bukan karena satu faktor (Ruhut dukung Ahok), ada beberapa faktor. Saya juga tidak begitu jelas," tuturnya.
Sebelum kabar penonaktifan Ruhut terjawab, wartawan menerima pesan berantai yang berisi pernyataan Yudhoyono. Pesan berantai tersebut berisi sebagai berikut:
Saya mengikuti dinamika perpolitikan dewasa ini dan saya nilai saudara benar-benar tidak mengikuti kebijakan dan garis partai terutama Ketum PD karena pernyataan-pernyataan yang saudara keluarkan tidak mencerminkan posisi PD dan garis saya selaku Ketum PD.
Sudah cukup sering saya berikan peringatan terhadap pernyataan saudara tetapi tidak diindahkan. Terus terang ini sangat merugikan kepentingan PD kedepan.
Melalui sistem yang berlaku di PD saya mempertimbangkan tindakan yang tepat untuk saudara. Dan untuk sementara saya menonaktifkan kedudukan saudara sebagai koordinator Jubir PD.
Untuk diindahkan dan dilaksanakan.
Berita Terkait
-
Gibran Sambangi SBY di Cikeas, AHY: Sampaikan Selamat Ulang Tahun ke-76
-
Syukuran HUT ke-24 Partai, Demokrat DKI Kenang Era SBY: Kekuasaan Bukan Pentas Akrobat!
-
CEK FAKTA: Rekaman Suara SBY Marahi Kapolri, Benarkah Asli?
-
Kode Halus SBY untuk Prabowo di Pameran Seni: Rangkul Seniman Demi Redam Amarah Massa?
-
SBY: Seni Bukan Hanya Indah, Tapi 'Senjata' Perdamaian dan Masa Depan Lebih Baik
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah