Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful meminta Satua Polisi Pamong Praja bisa terus menegakkan aturan-aturan daerah sehingga peraruran daerah yang dicanangkan Pemprov DKI bisa diimplementasikan dengan baik ke masyarakat.
Hal itu disampaikan Djarot saat membuka Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja di Gedung Dinas Teknis Jalam Abdul Muis No.66, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2016)
"Apakah kalian semua bisa menegakkan peraturan-peratutan daerah? Sehingga peraturan daerah tidak impoten bisa dilaksanakan di lapangan. Apakah Satpol PP bisa menciptakan situasi aman dan tertib? Kalian ditantang betul mampu dicintai dan disenangi masyarakat," kata Djarot.
Djarot juga berharap Satpol PP bisa mengedepankan upaya persuasif apabila diperintahkan untuk melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) dan bangunan liar yang ada di bantaran kali. Langkah persuasif tersebut, kata Djarot sangat penting untuk menghindari adanya bentrokan dengan warga.
Djarot juga memerintahkan ketika ada penertiban, anggota Satpol PP bisa dikerahkan untuk membantu masyarakat mengangkut barang-barangnya.
"Ketika ada penertiban jangan sampai terjadi bentrok. Upaya penertiban secara paksa adalah upaya yang terakhir. Upaya paksa itu mendorong masyarakat untuk bisa mengangkut barangnya sendiri, baru juga kita bantu," katanya.
Lebih lanjut, Djarot juga menilai dalam program uji kompetensi dan sertifikasi jabatan bisa menciptakan nilai integritas di dalam diri masing-masing anggota Satpol PP. Sebab, Djarot menilai nilai integritas merupakan perwujudan komitmen dari nilai moral, etika dan perilaku.
Maka untuk bisa melindungi dan melayani warga Jakarta. Anggota Satpol PP harus bisa mempunyai komitmen yang tinggai terhadap nilai integritas.
"Keberanian untuk membela yang benar. Saya berpikir apakah anda mempunyai kemampuan (integritas) itu sebelum masuk ke uji kompetensi. Apa integritas itu, integritas itu suatu perwujudan komitmen kalian kepada nilai-nilai moral, etika dan perilaku. Orang yang mempunyai integritas yang kuat, punya jadi diri. Integritas Satpol PP ditentukan dari kalian semua. Anda harus berani jujur, Anda harus betul mempunyai kepedulian untuk melindungi dan menjadi pelayan," kata Djarot.
Pemprov DKI akan melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi pada 23-25 Agustus 2016 untuk penyesuaian atau inpassing 300 anggota Satpol PP yang terdiri dari 49 orang tingkat ahli dan 251 orang tingkat terampil
Uji kompetensi dan sertifikasi ini diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi, Badan Diklat Provinsi DKI sebagai Lembaga Sertifikasi Pemerintah (LSP) Pemprov DKI Jakarta, bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian dalam Negeri (BPSDM Kemendagri).
Metode yang dipakai dalam uji kompetensi dan sertifikasi ini adalah tes tertulis dan wawancara dengan unit kompetensi yang diujikan yakni melakukan koordinasi penegakan Perda, melakukan tindakan non yutisi, melakukan pengadilan massa, melakukan patroli, melakukan pendataan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat dan melakukan mobilisasi perlindungan masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- 4 Sepatu Lari Teknologi Tinggi Rekomendasi Dokter Tirta untuk Kecepatan Maksimal
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Rawat Tradisi Lung Tinulung, HS dan Musisi Jogja Galang Donasi untuk Korban Bencana Sumatera
-
3x24 Jam Berlalu, Gus Yahya Sebut Belum Ada Respons dari Rais Aam Soal Upaya Islah
-
Orang Dekat Prabowo 'Pecah Bintang', Dua Ajudan Setia Kini Sandang Pangkat Jenderal
-
Gunungan Uang Rp6,6 Triliun Dipamerkan di Kejagung, Hasil Denda dan Rampasan Korupsi Kehutanan
-
Lewat BRIN, Bagaimana Indonesia Ikut Menentukan Cara Dunia Baca Ancaman Mikroplastik Laut?
-
Alarm Merah KPK: 60 LHKPN Pejabat Masuk Radar Korupsi, Harta Tak Sesuai Profil
-
Beban Polri di Pundak Prabowo, Pengamat Sebut Warisan 'Dosa' Politik Jokowi yang Merusak
-
BMKG Prediksi Iklim 2026 Akan Normal di Sebagian Besar Wilayah Indonesia, Suhu 2529C
-
Sudirman Said Klarifikasi Soal Pemeriksaan Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Petral di Kejagung
-
KPK Beri Fasilitas Ibadah Natal dan Kunjungan Khusus bagi 12 Tahanan Nasrani