Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Achmad Basarah membantah isu pergantian Bambang Dwi Hartono dari jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta karena membelot dari rencana pengusungan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilkada DKI periode 2017-2022.
Basarah menilai sosok Bambang DH merupakan salah satu kader PDI Perjuangan yang loyal terhadap berbagai keputusan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri.
"Mas Bambang DH itu adalah seorang loyalis Mega sejak jaman PDI Promeg yang penuh perjuangan dan penderitaan dulu. Jadi pasti dia loyal ke Bu Mega," kata Basarah melalui pesan elektronik, Selasa (30/8/2016).
Menurutnya merebaknya isu penolakkan Ahok dari Bambang DH, kemungkinan karena dirinya ingin menyerap aspirasi dari kader PDI Perjuangan di DKI.
"Sikap Bambang DH tersebut hanyalah sebagai artikulator keresahan pengurus dan kader partai di DKI yang dia pimpin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD DKI Jakarta yang ditinggalkan Boy Sadikin," kata dia.
Dia sendiri tidak menampik adanya gelombang penolakkan dari beberapa kader PDIP terhadap rencana Ahok akan diusung di Pilkada DKI. Adanya penolakan tersebut, menurutnya, karena sikap Ahok yang dianggap mengecilkan peran mesin partai berlambang bantenh moncong putih tersebut.
"Karena mungkin faktor kekecewaan kalangan kader dan pengurus partai di DKI yang sudah menggumpal sebagai reaksi terhadap Ahok yang sudah berkali-kali melecehkan eksistensi PDI Perjuangan," kata dia.
Namun demikian, Basarah memastikan jika pengusungan kandidat oleh partai di Pilkada DKI masih menunggu keputusan Ketua Umum Megawaati Soekarnoputeri.
"Semua kader dan pengurus PDI Perjuangan di DKI termasuk Bambang DH akan setia menunggu keputusan resmi Ketua Umun Ibu Megawati Soekarnoputeri tentang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah DKI Jakarta," kata dia.
Sebelumnya diberitakan, DPP PDI Perjuangan mencopot Bambang DH dari jabatan Plt Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan DKI Jakarta, kemarin. Selanjutnya, posisi yang ditinggalkan diganti oleh Adi Wijaya yang sebelumnya menjabat bendahara.
Berita Terkait
-
Wasekjen PDIP: Bambang Dicopot Bukan Karena Tolak Ahok
-
Aming Gantikan Bambang Pimpin PDIP Jakarta Buat Amankan Ahok?
-
PDIP Tolak Wacana Terpidana Hukuman Percobaan Bisa Ikut Pilkada
-
Polemik dengan Kader PDIP, Ahok: Cuma Ngoceh di Media Doang
-
Usai Serahkan Surat Agar PDIP Tolak Ahok, Warga: Kami akan Jegal
Terpopuler
- Gus Kikin Pimpin PBNU, Antara Satire 'Salah Dalil' hingga Guyon 'PWNU Jatim Cabang Jakarta'
- 8 Sepatu Jalan untuk Komuter KRL dan MRT yang Empuk dan Awet
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 3 September 2026, Kesulitan Karier dan Keuangan Segera Berakhir
- Emil Audero Salah Pilih Klub? Pemerintah Serang Rayo Vallecano: Klub Gak Mampu
- Perbedaan Sunscreen Sejuta Umat Azarine vs Facetology, Bagus Mana?
Pilihan
-
Muncul Kubah Lava Baru di Gunung Anak Krakatau, PVMBG Jawab Kekhawatiran Potensi Tsunami
-
Gunung Anak Krakatau Erupsi Tengah Malam: Fenomena Lava Air Mancur Muncul
-
Gunung Anak Krakatau Meletus Abu Membubung 15 Km, BMKG Jepang Pantau Ancaman Tsunami
-
Gempa M 5,3 Guncang Cilacap Siang Ini, Getaran Terasa hingga DIY dan Jabar
-
Api Masih Merah! 105 Personel Cari Korban Kebakaran Apartemen Pavilion Tanah Abang yang Terjebak
Terkini
-
Strategi ACC Tingkatkan Kualitas Layanan Melalui Solusi Finansial
-
5 Perbedaan Kulkas Direct Cooling vs No Frost, Penting Diketahui sebelum Membeli
-
Kenapa Sepatu Lari Berwarna Mencolok dan Terang? Alasannya Lebih dari Sekadar Gaya-gayaan
-
Drama China How Dare You: Terjebak di Dunia Novel sebagai Tokoh Antagonis
-
Saiful Tewas Diamuk Massa karena Tuduhan Pencurian Pisang di Lampung Selatan
-
Harga Emas Antam Ambruk Rp30 Ribu, Menuju Level Terendah Sebulan
-
Tablet Xiaomi Pad 9 Pro Max Siap Debut, Bawa Xring O3 yang Diklaim Tembus 5,22 Juta AnTuTu
-
Kemacetan di Pelabuhan Ketapang Mulai Terurai, Antrean Truk dari 16 Km Jadi 7 Km
-
Muncul Kubah Lava Baru di Gunung Anak Krakatau, PVMBG Jawab Kekhawatiran Potensi Tsunami
-
Prajurit Penyiram Air Keras Tak Dipecat, Bentuk Normalisasi Teror Kekerasan Lewat Peradilan Militer?