Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI untuk menyelesaikan penyusunan grand desain pembangunan Kepulauan Seribu yang belum rampung.
Menurutnya, selama ini Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan kawasan tersebut untuk dijadikan kawasan wisata, namun diabaikan.
"Kita minta Bappeda buat grand desain Kabupaten Kepulauan Seribu, 10 tahun ke depan itu mau jadi apa. Misalkan, dia jadi daerah tujuan wisata, 1 tahun 1 juta orang datang kesana, itu kan beban. Kalau tidak dikontrol rusak, kemudian pulau mana saja boleh di kunjungi, karena orang yang datang itu juga membawa beban,"ujar Djarot di Balai Kota, Jakarta, Jumat (2/9/2016).
Tak hanya itu, Djarot menilai, Kepulauan Seribu merupakan terasnya DKI Jakarta yang harus dikelola dengan baik, agar tak disalahgunakan oleh pihak swasta.
Mantan Wali Kota Blitar itu juga menegaskan, sebagai halaman depan Provinsi DKI Jakarta, faktor keamanan juga diperlukan. Mengingat kawasan perairan sangat rentan masuknya peredaran narkoba.
"Kepulauan Seribu itu adalah halaman depan DKI. Halaman terdepan, maka ini pintu masuk narkoba, mereka juga harus antisipasi. PIK (Pantai Indah Kapuk), Koja, kena disana, itu masuknya disana. Sekarang polanya paling mudah lewat laut. Bisa juga dicemplungin dilaut. Siapa yang kontrol? Jadi pengamanan ini yang perlu," paparnya.
Djarot pun meminta, grand desain pembangunan diselesaikan minggu depan. Pasalnya, banyak pulau di Kepulauan Seribu yang harus di kelola.
"Saya minta grand desain itu seminggu selesai. Kalau kita mengelola Pulau Seribu, jangan lihat berapa jiwanya, tapi menata wilayahnya, menata lingkungannya. ada seratus lebih pulau di situ," ungkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Sepeda Polygon Paling Murah Tipe Apa? Ini 5 Pilihan Ternyaman dan Tahan Banting
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Pengajuan Pinjaman Koperasi Merah Putih Lewat WhatsApp, Benarkah Bisa Cair?
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
Terkini
-
KPK Panggil Staf Ahli Menhub Dudy Purwagandhi di Kasus DJKA
-
Irlandia Diteror Bom Mobil di Depan Kantor Polisi
-
Pengamat Ingatkan Risiko Selat Malaka Jadi Arena Konflik, ASEAN Diminta Bertindak Cepat
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Merah Putih: Hasan Nasbi hingga Kadir Karding Bakal Dilantik Sore Ini?
-
Tomsi Tohir Desak Pemda Turun ke Lapangan Kendalikan Inflasi, Bukan Hanya Rapat
-
Fadli Zon Jajaki Pendirian Rumah Budaya Indonesia di Beijing
-
Pasokan Terancam di Selat Hormuz, Tren Kenaikan Harga Minyak Belum Reda
-
Bos Perusahaan Rokok PT Gading Gadja Mada Dipanggil KPK untuk Kasus Bea Cukai
-
Isu Reshuffle Sore Ini, Bahlil: Ya Nanti Kita Lihat
-
Soal Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Hensa: Harus Tegas dan Bisa Ditegakkan