Komisi III DPR, berkomitmen akan terus mendalami kasus pembakaran hutan dan lahan yang diduga melibatkan korporasi di Riau. Beberapa hasil temuan, termasuk aduan dari masyarakat akan dijadikan modal dalam pengusutan kasus tersebut.
"Tentu kita akan mengidentifikasi masalah. Komisi III kan pada masa sidangnya yang lalu kan mengadakan kunjungan ke Riau. Dan disana, disamping ketemu dengan jajaran penegak hukum, Komisi III kan juga menerima pengaduan informasi dari masyarakat. Itu yang nanti akan kita kami dalami," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Arsul menjelaskan, Dalam rapat kerja bersama Kapolri, Tito Karnavian kemarin, Senin (5/9/2016), Komisi III sudah menyakan beberala hal yang mendasar, salah satunya terkait adanya Surat Pemberhentian Penyelidikan Perkara (SP3) yang dikeluarkan oleh Polda Riau, terkait dengan kasus kebakaran hutan tersebut.
"Itukan basisnya, Polda Riau di dalam meng-SP3 15 perusahaan itu, itu adalah keterangan para ahli. Ahlinya kita lihat adalah ahli lokal yang ada disana," ujar Arsul.
Arsul mengatakan bahwa Komisi III meragukan keterangan para ahli. Katanya, keterangan para ahli tersebut tidak cukup kuat sebagai dasar dikeluarkannya SP3.
"Kita pertanyakan kepada pak Kapolri, mengapa tidak mencari ahli-ahli tandingan? Karena kan tugas penyidik itu kan, tugas penegak hukum sebelum menghentikan perkara itu kan harus se optimal mungkin mencari alat bukti," kata Arsul.
"Kalau sudah benar-benar mentok, baru di SP3-kan. Kita melihat, membandingkan, kan persoalan kebakaran hutan itu tidak baru, sudah puluhan tahun terjadi," Arsul menambahkan.
Arsul berharap, para ahli dimintai keterangan bukan para ahli dari lokal, melainkan para ahli yang didatangkan dari kampus-kampus yang terkemuka.
"Dulu misalnya dalam kasus-kasus pembalakan liar, Kapolda Riau yang dulu, mungkin hampir 5-10 tahun yang lalu, mencoba mencari alat bukti yang salah satunya dengan keterangan ahli, itu mendatangkan ahli-ahli universitas-universitas terkemuka, dari ITB, UGM, terkait soal kehutanan," ujar Arsul.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO