Komisi III DPR, berkomitmen akan terus mendalami kasus pembakaran hutan dan lahan yang diduga melibatkan korporasi di Riau. Beberapa hasil temuan, termasuk aduan dari masyarakat akan dijadikan modal dalam pengusutan kasus tersebut.
"Tentu kita akan mengidentifikasi masalah. Komisi III kan pada masa sidangnya yang lalu kan mengadakan kunjungan ke Riau. Dan disana, disamping ketemu dengan jajaran penegak hukum, Komisi III kan juga menerima pengaduan informasi dari masyarakat. Itu yang nanti akan kita kami dalami," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Arsul menjelaskan, Dalam rapat kerja bersama Kapolri, Tito Karnavian kemarin, Senin (5/9/2016), Komisi III sudah menyakan beberala hal yang mendasar, salah satunya terkait adanya Surat Pemberhentian Penyelidikan Perkara (SP3) yang dikeluarkan oleh Polda Riau, terkait dengan kasus kebakaran hutan tersebut.
"Itukan basisnya, Polda Riau di dalam meng-SP3 15 perusahaan itu, itu adalah keterangan para ahli. Ahlinya kita lihat adalah ahli lokal yang ada disana," ujar Arsul.
Arsul mengatakan bahwa Komisi III meragukan keterangan para ahli. Katanya, keterangan para ahli tersebut tidak cukup kuat sebagai dasar dikeluarkannya SP3.
"Kita pertanyakan kepada pak Kapolri, mengapa tidak mencari ahli-ahli tandingan? Karena kan tugas penyidik itu kan, tugas penegak hukum sebelum menghentikan perkara itu kan harus se optimal mungkin mencari alat bukti," kata Arsul.
"Kalau sudah benar-benar mentok, baru di SP3-kan. Kita melihat, membandingkan, kan persoalan kebakaran hutan itu tidak baru, sudah puluhan tahun terjadi," Arsul menambahkan.
Arsul berharap, para ahli dimintai keterangan bukan para ahli dari lokal, melainkan para ahli yang didatangkan dari kampus-kampus yang terkemuka.
"Dulu misalnya dalam kasus-kasus pembalakan liar, Kapolda Riau yang dulu, mungkin hampir 5-10 tahun yang lalu, mencoba mencari alat bukti yang salah satunya dengan keterangan ahli, itu mendatangkan ahli-ahli universitas-universitas terkemuka, dari ITB, UGM, terkait soal kehutanan," ujar Arsul.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
Partai Demokrat Desak Angka Ambang Batas Parlemen Dikecilkan, Herman Khaeron Ungkap Alasannya!
-
Temui Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati Kenalkan Pancasila sebagai Falsafah Pemersatu Bangsa
-
Saat Indonesia Jadi Pasar Rokok Terbesar ASEAN, Siapa Lindungi Generasi Muda?
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT