Komisi III DPR, berkomitmen akan terus mendalami kasus pembakaran hutan dan lahan yang diduga melibatkan korporasi di Riau. Beberapa hasil temuan, termasuk aduan dari masyarakat akan dijadikan modal dalam pengusutan kasus tersebut.
"Tentu kita akan mengidentifikasi masalah. Komisi III kan pada masa sidangnya yang lalu kan mengadakan kunjungan ke Riau. Dan disana, disamping ketemu dengan jajaran penegak hukum, Komisi III kan juga menerima pengaduan informasi dari masyarakat. Itu yang nanti akan kita kami dalami," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Arsul menjelaskan, Dalam rapat kerja bersama Kapolri, Tito Karnavian kemarin, Senin (5/9/2016), Komisi III sudah menyakan beberala hal yang mendasar, salah satunya terkait adanya Surat Pemberhentian Penyelidikan Perkara (SP3) yang dikeluarkan oleh Polda Riau, terkait dengan kasus kebakaran hutan tersebut.
"Itukan basisnya, Polda Riau di dalam meng-SP3 15 perusahaan itu, itu adalah keterangan para ahli. Ahlinya kita lihat adalah ahli lokal yang ada disana," ujar Arsul.
Arsul mengatakan bahwa Komisi III meragukan keterangan para ahli. Katanya, keterangan para ahli tersebut tidak cukup kuat sebagai dasar dikeluarkannya SP3.
"Kita pertanyakan kepada pak Kapolri, mengapa tidak mencari ahli-ahli tandingan? Karena kan tugas penyidik itu kan, tugas penegak hukum sebelum menghentikan perkara itu kan harus se optimal mungkin mencari alat bukti," kata Arsul.
"Kalau sudah benar-benar mentok, baru di SP3-kan. Kita melihat, membandingkan, kan persoalan kebakaran hutan itu tidak baru, sudah puluhan tahun terjadi," Arsul menambahkan.
Arsul berharap, para ahli dimintai keterangan bukan para ahli dari lokal, melainkan para ahli yang didatangkan dari kampus-kampus yang terkemuka.
"Dulu misalnya dalam kasus-kasus pembalakan liar, Kapolda Riau yang dulu, mungkin hampir 5-10 tahun yang lalu, mencoba mencari alat bukti yang salah satunya dengan keterangan ahli, itu mendatangkan ahli-ahli universitas-universitas terkemuka, dari ITB, UGM, terkait soal kehutanan," ujar Arsul.
Berita Terkait
Terpopuler
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- 9 HP Gaming Terjangkau Rekomendasi David GadgetIn Buat Lebaran 2026, Performa Kencang!
- Apa Jawaban Minal Aidin Wal Faizin? Simak Arti dan Cara Membalasnya
- 7 HP Paling Murah yang Bisa Kamu Beli saat Idulfitri 2026
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Pelaku Pembunuhan Wanita di Cipayung Tertangkap, Ternyata Mantan Suami Siri Asal Irak
-
Hawaii Diterjang Banjir Terparah Sepanjang 20 Tahun, 5000 Warga Mengungsi
-
Gaspol Reformasi Pendidikan, Prabowo Targetkan Renovasi 300 Ribu Sekolah
-
Prabowo: Lebih Baik Uang untuk Makan Rakyat daripada Dikorupsi
-
Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen: Dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
-
Pertahanan Israel Jebol? Rudal Iran Lolos, Potret Kota Dimona dan Arad Porak-poranda
-
Karakteristik Berbeda dengan Nataru, Malioboro Mulai Dipadati Ribuan Wisatawan Mudik
-
Prabowo Tegas ke AS: Investasi Boleh, Tapi Harus Ikut Aturan Indonesia
-
Prabowo Soal Tarif Resiprokal AS: Kepentingan Nasional Tak Bisa Ditawar-tawar
-
Presiden Prabowo Tegas! Jenderal Pun Bisa Disikat Jika Tak Sejalan Reformasi TNI-Polri