Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa Pemerintah akan menyelesaikan kasus ratusan calon jamaah haji asal Indonesia yang telah berada di Arab Saudi secara ilegal dengan menggunakan paspor Filipina. Ia akan akan menyelesaikannya dengan Pemerintah Filipina.
"Semua akan saya selesaikan, termasuk termasuk yang jamaah kita yang kurang lebih 800-an orang berangkat (ke Arab Saudi) lewat Filipina," kata Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerja di Serang, Banten, Senin (12/9/2016).
Selain itu Jokowi menyatakan bahwa pemerintah Arab Saudi telah menyetujui penambahan kuota bagi jamaah haji Indonesia. Hal ini disepakati kedua negara saat pertemuan bilateral di sela-sela perhelatan G-20 beberapa waktu lalu.
"Kami sudah berbicara dengan Prince Mohammed dari Saudi Arabia waktu di Hangzhou, bahwa kami ingin meminta tambahan kuota haji dan beliau sudah menyampaikan akan ditambah," ujar dia.
Jokowi juga meminta tambahan kuota dari negara-negara yang masih memiliki kelebihan kuota jamaah haji.
"Saya juga sampaikan tambahan itu juga bisa ditambah lagi dengan kuota yang diberikan Filipina, Singapura, Jepang, yang tidak terpakai, akan kita pakai semuanya," tutur dia.
Oleh karena itu, saat kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Rodrigo Duterte beberapa hari lalu, Presiden Jokowi telah menyampaikan keinginan tersebut. Bahkan Presiden Duterte menyambut baik keinginan Presiden Jokowi dan bersedia memberikan kuota haji Filipina yang masih tersisa.
"Kemarin waktu ketemu Presiden Duterte juga saya sampaikan, silakan" kata dia.
Namun Jokowi menegaskan bahwa penambahan kuota tersebut akan menggunakan prosedur dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru.
"Prosedurnya akan kita benarkan, jangan sampai seperti yang sudah-sudah, sebelum-sebelumnya memakai paspor yang palsu, ini yang menyebabkan _"ruwet"_ di situ," tegas dia.
Sementara itu, Raja Salman akan berkunjung ke Indonesia. Rencana kunjungan Raja Salman ke Indonesia, antara lain untuk membahas kepastian kuota tambahan bagi jamaah haji Indonesia yang telah disetujui pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
"Hitungannya belum bisa disampaikan, pada saat nanti Raja Salman ke Indonesia, mungkin sudah ada pernyataan berapa tambahan yang bisa diberikan kepada Indonesia _plus_ kuota yang tidak dipakai di Filipina, Singapura, Jepang. Itu yang kemarin kita juga minta, sudah kita bicarakan," ujar dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Hantavirus Masuk Singapura? Dua Penumpang Kapal MV Hondius Diisolasi
-
Berada di MV Hondius, Youtuber Ruhi Cenet Bongkar Fakta Ngeri saat Hantavirus Tewaskan 3 Orang
-
Sambut HUT ke-499, Jakarta Gelar Car Free Day di Jalan Rasuna Said Minggu Pagi, Cek Titik Parkirnya!
-
Kemensos Bentuk Tim Khusus untuk Mendalami Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat
-
Kutuk Aksi Cabul Ashari di Ponpes Pati, Gus Ipul: Jangan Jadikan Pesantren Kedok!
-
Soroti Kasus Kiai Cabul di Pati, KSP Dudung: Lindungi Korban, Tindak Tegas Pelakunya!
-
Prabowo 'Pamer' Proyek 100 GW Surya RI di ASEAN, Ingatkan Ancaman Krisis Energi
-
Cegah Kelelahan dan Dominasi Elit, Titi Anggraini Desak Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah
-
Kepala Daerah dan PPPK Tak Perlu Khawatir, Pelaksanaan Pasal 146 UU HKPD Akan Diatur Melalui UU APBN
-
Prabowo di KTT ASEAN: Dunia Sedang Genting, BIMP-EAGA Harus Lebih Adaptif dan Berdampak