Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman, Rizal Ramli menilai pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi penyebab kesengsaraan masyarakat Jakarta.
"Sebagai contoh paling sederhana, saya kunjungi akuarium yang digusur. Di situ ada 4 hektar tanah, sebetulnya bisa dibangun apartemen untuk warga, jadi tidak perlu diungsikan," kata Rizal dalam diskusi bertajuk Indonesia Menggugat, Jakarta Menggugat, di Gedung Juang, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).
Rizal melanjutkan, dari 4 hektar tanah yang ada kampung akurium tersebut, harusnya Pemprov DKI bisa menyediakan tempat tinggal yang layak buat warga tapi tidak menggagalkan rencana pembangunan.
"Setengah hektar, masing-masing keluarga dapat apartemen 2 kamar. 70 meter persegi, biayanya paling maksimum Rp150 miliar. Setengah hektar lagi, kita bikin taman buat anak-anak bermain, kita bikin penghijauan, kita bikin tempat UKM beroperasi," tutur Rizal.
Sisa tanah yang tiga hektar lagi, menurut Rizal, bisa ditenderkan kepada swasta. Hasilnya, Rp150 Milyar dibangun apartemen untuk warga.
"3 hektar lagi kita tenderkan ke swasta, harganya 25 juta per meter. Artinya dari 3 hektar itu dapat Rp350 Milyar. Biaya untuk menyediakan apartemen gratis itu hanya Rp150 Miliar. Pemerintah DKI masih untung," ujar Rizal.
"Beda dengan sekarang. Digusur ke Rawa Bebek, jauh dari tempat mereka cari makan. Hanya bisa gratis 3 bulan, habis itu harus bayar dan sekarang sudah banyak yang gak mampu bayar karena sudah lewat 3 bulan dan mau digusur lagi," Rizal menambahkan.
Menurut Rizal, cara yang seperti itu justru membuat rakyat semakin sengsara. Katanya, secara tidak langsung pemerintah telah memiskinkan warganya lewat kuasa struktur.
"Akhirnya mereka menjadi lebih miskin. Ini adalah apa yang disebut dalam hukum ekonomi sebagai proses pemiskinan struktural. Orang itu dibikin miskin dengan kebijakan. Harusnya rakyat dibikin makmur dengan kebijakan, bukan dibikin miskin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Tangkap Delpedro Marhaen dkk, Asfinawati: Logika Sesat, Polisi Anggap Demo Perbuatan Terlarang!
-
Apakah Boleh Erick Thohir Jadi Ketum PSSI dan Menpora Sekaligus? Ini Aturannya
-
Tangis Pecah di Sertijab KSP: M. Qodari Gantikan AM Putranto, Agenda Perumahan Jadi Prioritas
-
Misteri Orang Hilang Pasca-Demo Rusuh, Eko Ditemukan Jadi Nelayan di Kalteng
-
Demo Ojol di DPR Sepi Imbas Ada Pecah Sikap soal Pemotongan Komisi
-
Terjerat Utang Pinjol, Perempuan di Depok Nekat Karang Kisah Begal hingga Bikin Geger Warga
-
Detik-detik Mencekam Evakuasi 6 Kopassus di Elelim, Diserang Massa Saat Rusuh Berdarah di Papua
-
Ketua Animal Defenders Indonesia Jadi Tersangka Penipuan, Kasus Bermula dari Laporan Melanie Subono
-
Qodari Ungkap Perbedaan KSP Era Baru: Lebih Fokus pada Verifikasi Lapangan dan Pendekatan Holistik
-
Wali Kota Prabumulih Viral usai Mutasi Kepsek, KPK Turun Tangan Periksa Harta Rp17 Miliar!