Suara.com - Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan pihaknya tengah genjar melakukan pencocokan dan penelitian untuk pemuktahiran data pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Menurutnya pencocokan dan penelitian yang dilakukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) guna mengantisipasi adanya pemilih fiktif atau ganda.
"Sekarang kita melakukan pemuktahiran data, kita ingin pastikan tidak ada pemilih fiktif, tidak ada pemilih ganda, pemilih hantu, namanya ada tapi orangnya nggak ada. Kira terus untuk melakukan pemuktahiran," kata Sumarno di acara launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017, di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2016).
Sumarno menuturkan nantinya masyarakat juga akan diminta ikut membantu KPU DKI memberikan informasi setelah dilakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
"Makanya nanti juga begitu kami sudah menyusun DPS (Daftar Pemilih Sementara), akan diumumkan ke masyarakat. Nanti masyarakat akan dimintai tanggapannya," kata dia.
Informasi tersebut, kata dia, yakni mengenai data warga DKI yang telah meninggal dunia ataupun yang telah berpindah domisili ke tempat lain.
"Misalnya kalau nanti pemilih itu sudah nggak ada, meninggal, atau sudah pindah tempat. Itu nanti masyarakat diminta menyampaikan, nanti KPU akan mencoret mereka," kata dia.
Dalam proses pemuktahiran data pemilih tersebut, KPU DKI telah mengerahkan puluhan ribu PPDP ke rumah-rumah warga di seluruh wilayah Jakarta. Adapun tahap pemuktahiran data pemilih tersebut ditargetkan hingga 7 Oktober 2016.
"Pemilih sedang dalam proses pemutakhiran data. Jadi ada petugas kami sekitar 26 ribu lebih petugas yang datang melakukan pencocokan dan penelitian dari rumah ke rumah yang jumlahnya sekitar 7,4 juta yang kita mutakhirkan. Nah nanti hasilnya seperti apa DPTnya kita tetapkan sekitar awal Desember nanti," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO