Suara.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menanggapi adanya fenomena gerakan penolakan calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga seluruh Jakarta. Menurutnya adanya gerakan penolakan Ahok kembali maju di Pilkada DKI Jakarta 2017 oleh Forum RT/RW sangat tidak lazim.
"Kalau ada petahana, selalu ada masalah prioritas aparat. Kok ada Forum RT/RW yang anti Ahok? Ini aneh sekali," kata Jimly saat memberikan sambutan di acara launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (18/9/2016).
Dia pun menilai masalah primordial masih menjadi hambatan dan menjadi masalah serius dalam berdemokrasi.
"Semua menonton Pilkada DKI dengan harap-harap cemas. Ada calon yang tidak lazim. Tidak ikut idealitas yang sifatnya konvensional. Ada problem serius. Apakah masyarakat Jakarta sudah sangat rasional untuk memilih atau masih dipengaruhi sifat-sifat primordial?" kata dia.
Dia juga mencontohkan negara-negara yang sudah melewati masalah primordial dalam memilih pemimpinnya.
"Orang banyak bahas, ada Wali Kota Muslim di London. Perspektif founding fathers-nya protestan. Dalam sejarah, tidak ada Presiden Amerika yang bukan protestan, kecuali setelah dua abad, John FK. Butuh dua abad untuk keluar dari kelompok mainstream," kata dia.
Selain itu, dia juga meminta agar masyarakat jangan terlalu percaya dengan hasil survei yang dilakukan terhadap bakal calon gubernur yang maju di Pilkada DKI. Dia sendiri berkaca pada hasil survei yang di Pilkada DKI sebelumnya yang menunjukkan Fauzi Bowo alias Foke unggul namun, pada saat pemilihan berlangsung kalah.
"Jangan percaya pada segala macam survei. Nggak penting itu survei-survei. Nggak pernah Foke turun dari 50 persen survei, ternyata kalah. Incumbant pula. Pemilih rasional dan yakin dengan tugas penyelenggara menjalankan tugas dengan terpercaya. Ketika sudah jadi calon, sama-sama kuat," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO