Suara.com - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, membela Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dari kritik tentang penggusuran warga miskin. Menurut Ridwan kritik-kritik penggusuran hanya dimanfaatkan sebagai komoditas politik.
Ridwan dan Ahok belakangan kerap dikritik karena menggusur warga dari pemukiman yang dinilai kumuh dan dipindahkan ke rumah-rumah susun. Mereka dinilai mendiskriminasi warga kecil dan bertindak tidak manusiawi.
Tetapi menurut pemerintah DKI Jakarta maupun Kota Bandung kebijakan itu bukanlah penggusuran tetapi penertiban atau relokasi. Karena warga dipindahkan ke pemukiman yang lebih layak.
"Buat yang suka protes ke saya/Ahok tentang penggusuran untuk isu politik, lihat ini," tulis Ridwan di akun Twitter-nya, Selasa (27/9/2016), di atas gambar sebuah diagram tentang "Kekumuhan Kota"
Diagram itu sendiri tampaknya menggambarkan langkah-langkah yang diambil pemerintah Kota Bandung dalam memindahkan warga dari pemukiman legal dan tidak legal.
"Masalah di kota metropolitan terkait pengentasan kekumuhan sama saja. Tidak mudah/dilematis. Namun tetap harus dilakukan agar tidak jalan di tempat," imbuh Ridwan.
Dalam penjelasannya Ridwan mengunggah sejumlah foto pemukiman warga yang telah ditata di beberapa tempat di Bandung seperti Kampung Neglasari dan Kampung Siliwangi.
Adapun Ridwan sebelumnya digadang-gadang sebagai salah satu calon penantang Ahok oleh beberapa partai politik di pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Tetapi setelah pendaftaran calon di KPUD Jakarta ditutup pada 23 September kemarin, Ridwan ternyata tak dicalonkan. Pasangan petahana, Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat akan ditantang oleh Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
Berita Terkait
-
Panas! Menteri Ara Siap Lawan Hercules Demi Bangun Rusun di Tanah Abang
-
Cerita di Balik Penggusuran 36 Bangunan Rumah di Cibubur
-
Lisa Mariana OTW Kurus Lagi, Digoda Netizen: Bahaya, Si Akang Bisa Terpesona Lagi
-
Membaca Ulang Keberagaman di Indonesia dalam Buku Ahok Koboi Jakarta Baru
-
Ridwan Kamil Tak Kunjung Dipanggil Lagi, KPK Masih Dalami Dokumen
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga