Suara.com - Ketua Umum PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Gita Wirjawan mengakui kesulitan meregenerasi sektor tunggal putri pelatnas selama masa kepemimpinannya.
"Kami kesulitan untuk mencari talenta-talenta baru terutama pada sektor tunggal putri. Tunggal putri itu sistemik dan itu mencerminkan kesulitan di seluruh daerah," katanya selepas rapat pleno menjelang Munas 2016 di Jakarta, Senin (3/10) malam.
Selain regenerasi sektor tunggal putri, Gita mengakui ada dua tantangan selama kepemimpinannya mengurus organisasi olahraga andalan Indonesia itu yaitu persoalan biaya demi kesejahteraan atlet dan pelatih serta target prestasi pada kejuaraan beregu.
"Biaya bukan hal kecil dan itu menjadi kendala kami. Tapi, saya bersyukur dengan dukungan dari pengurus-pengurus daerah. Dalam kejuaraan-kejuaraan beregu, kami juga harus meraih medali seperti pada Piala Sudirman dan Piala Thomas-Uber," ujar Gita.
Gita menyatakan siap melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBSI periode 2016-2020 setelah meraih dukungan dari 21 pengurus PBSI provinsi.
"Saya cukup optimistis kami dapat meraih prestasi pada SEA Games 2017 dan Asian Games 2018. Saya yakin dengan fondasi pembinaan yang telah kami bangun selama ini," kata mantan Menteri Perdagangan itu.
PBSI akan menentukan ketua umum untuk periode 2016-2020 dalam musyawarah nasional di Surabaya pada 30 Oktober-1 November.
"Saya terbuka, siapapun silakan maju demi PBSI agar lebih baik. Apapun yang dilakukan oleh siapapun yang maju sebagai ketua umum agar terus sejalan dengan prestasi atlet di lapangan," kata Gita.
Sekretaris Jenderal PP PBSI Anton Subowo akan menjadi Ketua Panitia Pelaksana Munas PBSI 2016. Sedangkan Achmad Budiharto sebagai Ketua Panitia Penyelenggara Munas. Kemudian Wakil Ketua I PP PBSI Fuad Basya akan menjadi Ketua Panitia Penjaringan Calon Ketua Umum.
Setiap calon ketua umum harus mengantongi dukungan minimal dari 10 pengurus PBSI provinsi dari total 34 pengurus provinsi serta satu dukungan suara dari pengurus pusat.
Panitia Penjaringan Calon Ketua Umum akan menyusun syarat pendaftaran dan tata cara pemilihan pada 5 Oktober. Sedangkan pada 15 Oktober, panitia penjaringan akan mengirimkan surat dukungan kepada setiap pengurus PBSI provinsi.
Achmad Budiharto mengatakan setiap pengurus PBSI provinsi punya waktu 12 hari hingga 27 Oktober untuk menentukan calon ketua umum yang akan mereka dukung. [Antara]
Berita Terkait
-
Gregoria Ajukan Protected Rank 1 Tahun, Putri KW Berjuang Sendiri di 2026?
-
Gregoria Jalani Masa Pemulihan, PBSI Pastikan Pendampingan Medis hingga Psikologis
-
BWF Resmi Beri 'Protected Ranking' untuk Gregoria Mariska Tunjung
-
XD Jepang Midorikawa/Saito Resmi Berpisah, Ada Kekecewaan yang Terungkap
-
Kento Momota di King Cup 2025, Obati Kerinduan Fans di Laga Kelas Dunia
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Blue Bird yang Banyak Dilirik: Service Record Jelas, Harga Mulai Rp60 Jutaan
- 5 Sepatu Jalan Kaki untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantalan Nyaman Bisa Cegah Nyeri Sendi
- 7 Sepatu Sandal Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Empuk Banget!
- Sheila Marcia Akui Pakai Narkoba Karena Cinta, Nama Roger Danuarta Terseret
- Evaluasi Target Harga BUMI Usai Investor China Ramai Lego Saham Akhir 2025
Pilihan
-
Petani Tembakau dan Rokok Lintingan: Siasat Bertahan di Tengah Macetnya Serapan Pabrik
-
Bos Bursa Mau Diganti, Purbaya: Tangkap Pelaku Goreng Saham, Nanti Saya Kasih Insentif!
-
Omon-omon Purbaya di BEI: IHSG Sentuh 10.000 Tahun Ini Bukan Mustahil!
-
Wajah Suram Kripto Awal 2026: Bitcoin Terjebak di Bawah $100.000 Akibat Aksi Jual Masif
-
Tahun Baru, Tarif Baru: Tol Bandara Soekarno-Hatta Naik Mulai 5 Januari 2026
Terkini
-
Caracas Membara! Ratusan Pendukung Bentengi Istana Miraflores Usai Trump Klaim Sukses Tangkap Maduro
-
Di Mana Nicolas Maduro? Jaksa Agung Venezuela Desak AS Beri Bukti Presiden Masih Bernyawa
-
Venezuela Menolak Takluk, Sebut Serangan AS Sebagai Perang Kolonial
-
Pasukan AS Tangkap Nicolas Maduro, Trump Klaim Serangan Skala Besar Sukses
-
Kemendagri Gandeng Lion Group Percepat Pemulihan Pemerintahan Aceh Tamiang
-
Dinas SDA Jakarta Bangun Tanggul Darurat di Lima Kawasan Rawan Tergenang Rob
-
Mendagri Minta Praja IPDN Terapkan Ilmu Pemerintahan Selama Bantu Daerah Bencana
-
Mendagri Lepas Praja IPDN, Bantu Percepat Pemulihan Pemerintahan dan Layanan Publik di Aceh Tamiang
-
Hina Penumpang dengan Kata Kasar, Sopir Jaklingko di Jaktim Dipecat
-
Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Digugat ke MK, Mahasiswa Nilai Berpotensi Kriminalisasi Kritik