Suara.com - Partai Demokrat pastikan tengah memproses persoalan kadernya, Ruhut Sitompul, yang menjadi juru bicara pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta, 2017 mendatang.
Seperti diketahui, Ruhut memiliki perbedaan sikap dalam Pilkada DKI dengan Partai Demokrat yang mengusung paslon sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, bersama tiga partai politik lainnya; PPP, PKB, dan PAN.
Persoalan perbedaan haluan antara Ruhut dan Partai Demokrat kini tengah ditangani serius Komisi Pengawasan Partai Demokrat.
"Secara organisasi sesuai kode etik dan AD/ART, mekanisme partai sedang berjalan. Komisi Pengawas Partai Demokrat sedang memproses masalah ini," ujar Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, saat menghadiri konsolidasi Partai Demokrat jelang Pilkada DKI Jakarta di IS Plaza, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
"Sebelumnya sudah ada panggilan kepada saudara Ruhut dari Komwas, namun belum dipenuhi. Dalam satu dua hari ini rekomendasi dari Komwas akan diberikan kepada Pimpinan Parpol. Kita tunggu saja," sambung Imelda.
Imelda melanjutkan, partainya menghormati keputusan anggota Komisi III DPR itu dalam mendukung paslon petahana, meski seharusnya menyadari ada batasan tertentu.
"Seperti yang diamanatkan ketua umum Partai Demokrat, kami menghormati perbedaan pendapat sepanjang belum menjadi garis partai," kata Imelda
"Namun jika sudah menjadi garis partai, kader wajib menjalankan intruksi pimpinan partai untuk memenangkan seluruh paslon kepala daerah yg diusung Partai Demokrat."
"Dalam politik kita tahu ada etika. Secara etika tentu kami hormati hak politik saudara Ruhut untuk menjadi tim sukses Ahok apalagi menjadi juru bicaranya," Imelda menambahkan.
Sementara itu, Selasa lalu, Ruhut memutuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Koordinator Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Demokrat.
Namun begitu, Ruhut menegaskan dia hanya mundur dalam struktural jabatan di partai bukan sebagai kader.
"Demokrat bukan partaiku yang pertama, tapi partaiku yang terakhir," ujar Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Berita Terkait
-
Demokrat Tolak Tunjangan Rumah DPR RI: Tidak Tepat di Tengah Kesulitan Rakyat
-
Ditanya Nasib Kapolri, Ibas: 'Itu Presiden ya, Kita Buat Kondisi Lebih Tenang'
-
Wakili Ketum Partai Demokrat, Ibas Penuhi Panggilan Mendadak Prabowo di Istana Negara
-
Fenomena Bendera 'One Piece' vs Merah Putih: Sekjen Demokrat Sebut Ganggu Patriotisme
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
Terpopuler
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Kopi & Matcha: Gaya Hidup Modern dengan Sentuhan Promo Spesial
- Breaking News! Keponakan Prabowo Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPR RI Gerindra, Ada Apa?
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
-
Disamperin Mas Wapres Gibran, Korban Banjir Bali Ngeluh Banyak Drainase Ditutup Bekas Proyek
-
Ratapan Nikita Mirzani Nginep di Hotel Prodeo: Implan Pecah Sampai Saraf Leher Geser
-
Emil Audero Jadi Tembok Kokoh Indonesia, Media Italia Sanjung Setinggi Langit
Terkini
-
Dasco: Belum Ada Surat Presiden Prabowo soal Pergantian Kapolri
-
Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
-
Tim Pencari Fakta Dibentuk: LNHAM Siap Bongkar Borok Kekerasan Aparat di Kerusuhan Agustus
-
BMKG Warning! Cuaca Ekstrem Ancam Indonesia Sepekan ke Depan, Waspada Hujan Lebat
-
Inisiatif Ungkap Fakta Kerusuhan Agustus; 6 Lembaga HAM 'Gerak Duluan', Bentuk Tim Independen
-
DPR 'Angkat Tangan', Sarankan Presiden Prabowo Pimpin Langsung Reformasi Polri
-
KPK Tindak Lanjuti Laporan Soal Dugaan Anggaran Ganda dan Konflik Kepentingan Gus Yaqut
-
Usai Serangan Israel, Prabowo Terbang ke Qatar Jalani Misi Solidaritas
-
Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota
-
Komisi III DPR Dukung Rencana Prabowo Bentuk Tim Reformasi Polri