Suara.com - Partai Demokrat pastikan tengah memproses persoalan kadernya, Ruhut Sitompul, yang menjadi juru bicara pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta, 2017 mendatang.
Seperti diketahui, Ruhut memiliki perbedaan sikap dalam Pilkada DKI dengan Partai Demokrat yang mengusung paslon sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, bersama tiga partai politik lainnya; PPP, PKB, dan PAN.
Persoalan perbedaan haluan antara Ruhut dan Partai Demokrat kini tengah ditangani serius Komisi Pengawasan Partai Demokrat.
"Secara organisasi sesuai kode etik dan AD/ART, mekanisme partai sedang berjalan. Komisi Pengawas Partai Demokrat sedang memproses masalah ini," ujar Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, saat menghadiri konsolidasi Partai Demokrat jelang Pilkada DKI Jakarta di IS Plaza, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
"Sebelumnya sudah ada panggilan kepada saudara Ruhut dari Komwas, namun belum dipenuhi. Dalam satu dua hari ini rekomendasi dari Komwas akan diberikan kepada Pimpinan Parpol. Kita tunggu saja," sambung Imelda.
Imelda melanjutkan, partainya menghormati keputusan anggota Komisi III DPR itu dalam mendukung paslon petahana, meski seharusnya menyadari ada batasan tertentu.
"Seperti yang diamanatkan ketua umum Partai Demokrat, kami menghormati perbedaan pendapat sepanjang belum menjadi garis partai," kata Imelda
"Namun jika sudah menjadi garis partai, kader wajib menjalankan intruksi pimpinan partai untuk memenangkan seluruh paslon kepala daerah yg diusung Partai Demokrat."
"Dalam politik kita tahu ada etika. Secara etika tentu kami hormati hak politik saudara Ruhut untuk menjadi tim sukses Ahok apalagi menjadi juru bicaranya," Imelda menambahkan.
Sementara itu, Selasa lalu, Ruhut memutuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Koordinator Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Demokrat.
Namun begitu, Ruhut menegaskan dia hanya mundur dalam struktural jabatan di partai bukan sebagai kader.
"Demokrat bukan partaiku yang pertama, tapi partaiku yang terakhir," ujar Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Berita Terkait
-
Demokrat Tolak Tunjangan Rumah DPR RI: Tidak Tepat di Tengah Kesulitan Rakyat
-
Ditanya Nasib Kapolri, Ibas: 'Itu Presiden ya, Kita Buat Kondisi Lebih Tenang'
-
Wakili Ketum Partai Demokrat, Ibas Penuhi Panggilan Mendadak Prabowo di Istana Negara
-
Fenomena Bendera 'One Piece' vs Merah Putih: Sekjen Demokrat Sebut Ganggu Patriotisme
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Terbaik untuk Anak Muda 2025: Irit Bensin, Stylish Dibawa Nongkrong
- 7 Rekomendasi Lipstik Mengandung SPF untuk Menutupi Bibir Hitam, Cocok Dipakai Sehari-hari
- Gibran Hadiri Acara Mancing Gratis di Bekasi, Netizen Heboh: Akhirnya Ketemu Jobdesk yang Pas!
- 7 Lipstik Halal dan Wudhu Friendly yang Aman Dipakai Sehari-hari, Harga Mulai Rp20 Ribuan
Pilihan
-
Jeje Koar-koar dan Bicara Omong Kosong, Eliano Reijnders Akhirnya Buka Suara
-
Saham TOBA Milik Opung Luhut Kebakaran, Aksi Jual Investor Marak
-
Isuzu Kenalkan Mesin yang Bisa Telan Beragam Bahan Bakar Terbarukan di JMS 2025
-
Pabrik Sepatu Merek Nike di Tangerang PHK 2.804 Karyawan
-
4 HP Baterai Jumbo Paling Murah mulai Rp 1 Jutaan, Cocok untuk Ojol!
Terkini
-
Mengapa Jakarta Selatan Kembali Terendam? Ini Penyebab 27 RT Alami Banjir Parah
-
Korupsi Pertamina Makin Panas: Pejabat Internal Hingga Direktur Perusahaan Jepang Diinterogasi
-
Mengapa Kemensos Gelontorkan Rp4 Miliar ke Semarang? Ini Penjelasan Gus Ipul soal Banjir Besar
-
Soal Progres Mobil Nasional, Istana: Sabar Dulu, Biar Ada Kejutan
-
Kenapa Pohon Tua di Jakarta Masih Jadi Ancaman Nyawa Saat Musim Hujan?
-
Tiba di Korea Selatan, Ini Agenda Presiden Prabowo di KTT APEC 2025
-
Wakapolri Ungkap Langkah Pembenahan Polri: Aktifkan Pamapta dan Modernisasi Pelayanan SPKT
-
Pernah Jadi Korban, Pramono Anung Desak Perbaikan Mesin Tap Transjakarta Bermasalah
-
Skandal Whoosh Memanas: KPK Konfirmasi Penyelidikan Korupsi, Petinggi KCIC akan Dipanggil
-
Formappi Nilai Proses Etik Lima Anggota DPR Nonaktif Jadi Ujian Independensi MKD