Suara.com - Partai Demokrat pastikan tengah memproses persoalan kadernya, Ruhut Sitompul, yang menjadi juru bicara pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta, 2017 mendatang.
Seperti diketahui, Ruhut memiliki perbedaan sikap dalam Pilkada DKI dengan Partai Demokrat yang mengusung paslon sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, bersama tiga partai politik lainnya; PPP, PKB, dan PAN.
Persoalan perbedaan haluan antara Ruhut dan Partai Demokrat kini tengah ditangani serius Komisi Pengawasan Partai Demokrat.
"Secara organisasi sesuai kode etik dan AD/ART, mekanisme partai sedang berjalan. Komisi Pengawas Partai Demokrat sedang memproses masalah ini," ujar Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, saat menghadiri konsolidasi Partai Demokrat jelang Pilkada DKI Jakarta di IS Plaza, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
"Sebelumnya sudah ada panggilan kepada saudara Ruhut dari Komwas, namun belum dipenuhi. Dalam satu dua hari ini rekomendasi dari Komwas akan diberikan kepada Pimpinan Parpol. Kita tunggu saja," sambung Imelda.
Imelda melanjutkan, partainya menghormati keputusan anggota Komisi III DPR itu dalam mendukung paslon petahana, meski seharusnya menyadari ada batasan tertentu.
"Seperti yang diamanatkan ketua umum Partai Demokrat, kami menghormati perbedaan pendapat sepanjang belum menjadi garis partai," kata Imelda
"Namun jika sudah menjadi garis partai, kader wajib menjalankan intruksi pimpinan partai untuk memenangkan seluruh paslon kepala daerah yg diusung Partai Demokrat."
"Dalam politik kita tahu ada etika. Secara etika tentu kami hormati hak politik saudara Ruhut untuk menjadi tim sukses Ahok apalagi menjadi juru bicaranya," Imelda menambahkan.
Sementara itu, Selasa lalu, Ruhut memutuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Koordinator Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Demokrat.
Namun begitu, Ruhut menegaskan dia hanya mundur dalam struktural jabatan di partai bukan sebagai kader.
"Demokrat bukan partaiku yang pertama, tapi partaiku yang terakhir," ujar Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Berita Terkait
-
Murni Penembakan atau Siasat Trump? Republik Tuduh Partai Demokrat sebagai Biang Kerok
-
Apa Itu Amandemen ke-25? Didorong untuk Lengserkan Trump Pasca Kekalahan AS dari Iran
-
Politisi Demokrat Dorong Pemakzulan Donald Trump dan Menteri Perang AS
-
Tak Sekadar Silaturahmi: AHY Sebut Pertemuan Prabowo Bareng Mantan Presiden Punya Misi Khusus
-
AHY Ungkap Pesan Khusus SBY ke Prabowo saat Pertemuan 3,5 Jam di Istana
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT