Suara.com - Partai Demokrat pastikan tengah memproses persoalan kadernya, Ruhut Sitompul, yang menjadi juru bicara pasangan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakarta, 2017 mendatang.
Seperti diketahui, Ruhut memiliki perbedaan sikap dalam Pilkada DKI dengan Partai Demokrat yang mengusung paslon sendiri, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, bersama tiga partai politik lainnya; PPP, PKB, dan PAN.
Persoalan perbedaan haluan antara Ruhut dan Partai Demokrat kini tengah ditangani serius Komisi Pengawasan Partai Demokrat.
"Secara organisasi sesuai kode etik dan AD/ART, mekanisme partai sedang berjalan. Komisi Pengawas Partai Demokrat sedang memproses masalah ini," ujar Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari, saat menghadiri konsolidasi Partai Demokrat jelang Pilkada DKI Jakarta di IS Plaza, Jakarta, Rabu (5/10/2016).
"Sebelumnya sudah ada panggilan kepada saudara Ruhut dari Komwas, namun belum dipenuhi. Dalam satu dua hari ini rekomendasi dari Komwas akan diberikan kepada Pimpinan Parpol. Kita tunggu saja," sambung Imelda.
Imelda melanjutkan, partainya menghormati keputusan anggota Komisi III DPR itu dalam mendukung paslon petahana, meski seharusnya menyadari ada batasan tertentu.
"Seperti yang diamanatkan ketua umum Partai Demokrat, kami menghormati perbedaan pendapat sepanjang belum menjadi garis partai," kata Imelda
"Namun jika sudah menjadi garis partai, kader wajib menjalankan intruksi pimpinan partai untuk memenangkan seluruh paslon kepala daerah yg diusung Partai Demokrat."
"Dalam politik kita tahu ada etika. Secara etika tentu kami hormati hak politik saudara Ruhut untuk menjadi tim sukses Ahok apalagi menjadi juru bicaranya," Imelda menambahkan.
Sementara itu, Selasa lalu, Ruhut memutuskan mengundurkan diri dari jabatan sebagai Koordinator Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Demokrat.
Namun begitu, Ruhut menegaskan dia hanya mundur dalam struktural jabatan di partai bukan sebagai kader.
"Demokrat bukan partaiku yang pertama, tapi partaiku yang terakhir," ujar Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.
Berita Terkait
-
Murni Penembakan atau Siasat Trump? Republik Tuduh Partai Demokrat sebagai Biang Kerok
-
Apa Itu Amandemen ke-25? Didorong untuk Lengserkan Trump Pasca Kekalahan AS dari Iran
-
Politisi Demokrat Dorong Pemakzulan Donald Trump dan Menteri Perang AS
-
Tak Sekadar Silaturahmi: AHY Sebut Pertemuan Prabowo Bareng Mantan Presiden Punya Misi Khusus
-
AHY Ungkap Pesan Khusus SBY ke Prabowo saat Pertemuan 3,5 Jam di Istana
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah untuk Hadapi Tantangan Global
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Pemerintah Telah Salurkan Dana Rp 10,65 Triliun untuk Kebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera
-
Kabar Gembira! Pajak Kendaraan Listrik di Jakarta Tetap Nol Rupiah, Ini 5 Fakta Terbarunya
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan