Indonesia Kirim Surat ke Jepang Minta Garap Kereta Cepat JKT-SBY

Suara.com - Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berharap Jepang dapat mengerjakan proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya. Bahkan Indonesia sudah mengirimkan surat resmi ke Jepang.

"Kami sudah menyampaikan surat resmi kepada Pemerintah Jepang untuk dapat mengerjakan proyek ini. Secara pribadi saya yakin teknologi Jepang tepat untuk proyek ini," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Dalam lawatan ke Jepang sejak Kamis (6/10/2016), Luhut bertemu dengan Perdana Menteri Shinzo Abe, Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Keiichi Ishii, Wakil Menteri Luar Negeri Shinsuke Sugiyama dan beberapa anggota muda Liga Parlemen Jepang Indonesia. Dengan adanya kereta semi cepat Jakarta-Surabaya berkecepatan 180 km/jam hingga 200 km/jam akan mempersingkat waktu tempuh menjadi sekitar 3,5 jam.

"Jalurnya akan berupa rel ganda, yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan juga guna membantu operasi angkutan peti kemas 'dry port' antara Jakarta-Semarang-Surabaya," katanya.

Menurut Luhut, dengan masuknya Jepang dalam penggarapan proyek itu, akan tercipta alih teknologi kepada Indonesia. Ia juga berharap negara itu dapat mematuhi aturan untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Selain proyek kereta semi cepat, dalam pertemuan dengan PM Abe itu juga dibahas kerja sama ekonomi kemaritiman, peluang investasi di Indonesia, masalah Laut Cina Selatan dan beberapa hal lain. Luhut yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM mengundang Jepang untuk berinvestasi di sektor migas dan maritim di wilayah Natuna Timur.

"Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa negara Anda bisa berinvestasi di banyak tempat di Indonesia, termasuk di Kepulauan Natuna, Saumlaki, Nias, Sorong dan Bitung," ujarnya.

Pembangunan pelabuhan di beberapa wilayah juga akan dilakukan dengan kerja sama kedua negara. Tidak hanya itu, progres pengembangan Blok Masela pun turut dibicarakan dengan PM Abe lantaran salah satu perusahaan migas Jepang, Inpex Corporation, merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di blok tersebut.

Kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Terkait isu Laut Cina Selatan, Luhut menyampaikan sikap Indonesia kepada PM Abe.

"Indonesia tidak menghendaki ada unjuk kekuatan di wilayah itu, kami juga tidak mengakui 'nine-dash line', dan semua pihak harus menghormati hukum internasional. Kami terbuka untuk bekerjasama dengan negara mana saja untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut, bisa dengan China, Vietnam atau Filipina," katanya.

Ia mengatakan Indonesia bukanlah negara pengklaim, tetapi tidak membantah bahwa Indonesia akan memperkuat keberadaan angkatan laut di sekitar wilayah Natuna yang berdekatan dengan wilayah sengketa tersebut. Lebih lanjut, Luhut menambahkan, kerja sama patroli pantai Indonesia-Jepang juga akan dilakukan dengan menawarkan pelatihan pasukan perdamaian.

"Kita bisa menggunakan fasilitas yang kami punya di Indonesia, yang merupakan salah satu fasilitas pelatihan terbesar di Asia dan diresmikan oleh Sekjen PBB," pungkasnya. (Antara)