Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan penilaian Indonesia Corruption Watch terhadap penuntasan kasus korupsi selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, adalah hal yang salah.
Dalam rilisnya, ICW menilai kinerja Pemerintah dengan angka enam untuk penuntasan kasus korupsi. Fadli beranggapan, angka tersebut tidak pantas dan seharusnya lebih kecil.
"Jadi secara umum, menurut saya nilainya dibawah 6. Jadi ICW dan lainnya harus melihat banyak grand corruption itu tidak tersentuh. Dan grand corruption itu erat dengan politik kekuasaan," kata Fadli di DPR, Jumat (21/10/2016).
Menurutnya, pemerintah saat ini tidak menuntaskan kasus grand corruption. Politikus Gerindra ini mencontohkan kasus pembelian lahan Sumber Waras dan suap dalam pembangunan proyek Reklamasi Teluk Jakarta.
"Ini yang dituntaskan kasus korupsi-korupsi kecil, seperti yang terjadi pada Irman Gusman, pungli yang cuma belasan juta, itu menjadi seolah-olah jadi korupsi besar. Tapi yang grand corruption yang sampai ratusan miliar, smpe triliunan, itu tidak tersentuh. Itu saya kira itu masalah yang sangat besar," tutur Fadli.
Tidak hanya korupsi, Fadli juga menyoroti kasus hukum lain. Menurut Fadli penanganan kasus hukum di era kepemimpinan Presiden Jokowi ini masih belum sempurna karena tidak selesai sampai tuntas.
"Apalagi kita lihat, dalam beberapa kasus itu, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah," tegasnya.
Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) memberi catatan untuk dua tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres JK. Dalam evaluasi yang dilakukan ICW, pemerintah mendapat nilai enam, khususnya pada penuntasaan kasus korupsi.
"Jika kita berbicara tentang evaluasi, Jokowi seharusnya bisa melaksanakan ke pemerintahan dalam tindakan korupsi dari segi kualitas," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah di Kantornya Kamis (20/10/2016).
Suara.com - BERITA MENARIK LAINNYA:
Ahok Ceritakan Seorang Ibu Hajah yang Selalu Membelanya
Foto Biarawati dan Ustadz Ini Jadi Bahasan 'Hangat' di Sosmed
Ini Isi Ajakan Membully Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto
Ini Sosok Cantik Nara Masista yang 'Sentil' 6 Negara di PBB
Kejujuran Reza Akui Praktik Seks Aa Gatot Diapresiasi
Penjelasan Jessica Soal Foto Selonjoran di Sel Polda akan Gempar
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan